Pasar Larangan Terlihat Kumuh, Bambang Haryo: Harus Mencontoh Malaysia

Politikus Partai Gerindra Bambang Haryo. Foto: Instagram @bambangharyos.

TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Politisi Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono atau BHS prihatin dengan kondisi pasar Larangan di Sidoarjo, Jawa Timur. Padahal, menurutnya, pasar ini merupakan pasar yang dibutuhkan oleh masyarakat karena berada di sentral atau pusat kota Sidoarjo.

“Sebetulnya pasar ini sudah mempunyai infrastruktur pelengkap yang baik seperti misalnya terintegrasi dengan terminal Larangan dan tidak jauh dari jalan raya,” ucap Bambang Haryo dalam unggahannya yang dikutip melalui instagram pribadinya @bambangharyos, Jumat (31/3/2023).

Ia mengamati kondisi pasar Larangan Sidoarjo yang terlihat kumuh, bahkan dikatakan pasar Larangan ini kurang perawatan secara berkala. Lebih lanjut, menurut Bambang Haryo menyebut infrastruktur di pasar ini terlihat rusak, dari lantai pasar yang sudah rusak, atap pasar yang bocor ketika hujan.

Hal ini membuat para pedagang di pasar Larangan ini terpaksa mengeluarkan biaya lebih hanya untuk menutupi atap lapak dagangan agar tidak terkena air hujan. Lebih lanjut, ia mengatakan, hal itu membuat masyarakat enggan berbelanja di pasar Larangan ini ketika kondisi hujan. Ditambah lagi ketika masuk kedalam pasar akan terlihat kumuh, gelap dan serta dibeberapa atap pasar banyak yang bocor.

“Tetapi yang sangat saya prihatinkan adalah kondisi pasar tersebut sangat kumuh bahkan bisa dikatakan kurang perawatan berkala, infrastruktur tempat lewatnya masyarakat berbelanja lantainya banyak yang rusak termasuk juga lapak lapak serta atap pasar tempat lewatnya masyarakat banyak yang bocor pada saat hujan dan bahkan banyak sekali pedagang yang terpaksa menutup atap lapaknya dengan biaya sendiri. Ini juga menjadi penyebab kurangnya masyarakat enggan berbelanja masuk kedalam pasar karena kumuh, gelap dan banyak yg bocor,” kata BHS.

“Diharapkan pemerintah kabupaten bisa membenahi kondisi pasar menjadi memenuhi syarat untuk diminati oleh masyarakat sesuai dengan standarisasi SNI misalnya dari sisi kebersihan, keamanan, kenyamanan dan kelengkapan keselamatannya,” ungkap anggota DPR RI periode 2014-2019 ini.

BHS menyarankan pasar Larangan ini harus mencontoh pasar-pasar tradisional di negara Asean, contohnya Malaysia yang mempunyai standarisasi sampai ke pelosok, tetap mengutamakan kondisi pelayanan dan kenyamannya.

<