Berita

MPR Usulkan Pemisahan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan

×

MPR Usulkan Pemisahan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan

Sebarkan artikel ini
Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad, saat ditemui di Gedung Nusantara III MPR, Jakarta, Jumat (17/3/2023). (Foto : Pierre Ombuh/TN).

TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad memberikan usulan terkait memisahkan Direktorat Jendral Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ini merupakan inisiatif darinya, berdasarkan pengalaman, saat ia pernah menjadi pejabat di daerah.

1542
Mana Calon Gubernur Papua Barat Daya Pilihan Anda yang Layak?

 www.teropongnews.com sebagai media independen meminta Anda untuk klik siapa calon yang digadang-gadang oleh Anda untuk dipilih dan layak jadi calon Gubernur Papua Barat Daya Periode 2024-2029,  kemudian klik Vote pada bagian paling bawah ini.

“Saya punya pengalaman waktu saya jadi gubernur di Gorontalo biro keuangan itu di bawah Sekda, tapi saya ubah menjadi badan keuangan daerah. Akhirnya kita bikin badan keuangan daerah di seluruh Indonesia, tapi di nasional belum ada,” tuturnya.

Lantas, ia sangat mengkritik gaya kehidupan dari para pegawai Kemenkeu, ditambah sekarang adalah zaman era digital. Masyarakat dapat mengkritik secara langsung, jika gaya hidup hedon para pegawa tersebut diumbar ke Media Sosial.

“Enggak, enggak pantas itu, udah ga benarlah masa begitu, itu kan sombong” kata Fadel saat di Gedung Nusantara III, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/3/2023).

Lebih lanjut, ia kembali mengatakan bahwa lebih baik gaya kehidupan hedon seperti itu, dialihkan ke hal-hal positif. Seperti membantu sesama yang lebih membutuhkan.

“Kalau punya gunakan yang baik, kasih orang-orang miskin yang butuh, kasih ke pesantren,” kata Fadel lebih lanjut.

Sebagai informasi, wacana pemisahan ini sudah ada sejak dari zaman pemerintah-pemerintahan era sebelumnya.

“Masalah ini sebenarnya bukan hal yang pertama, sudah lama kejadian beberapa kali. Ketika saya menjadi Ketua Komisi XI di DPR RI yang membidangi keuangan,” pungkas Fadel.

Perlu diketahui, akhir-akhir ini banyak masyarakat yang mengkritik kehidupan hedon dari para pegawai Kemenkeu salah satunya adalah Rafael Alun Trisambodo. Ini terkait dengan harta kekayaan Rafael senilai 56,1 miliar yang merupakan eks pejabat DJP Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta Selatan.