Press Release

AMPH Desak Kadis Perhubungan PB Segera Buat Mudik Gratis Nataru

×

AMPH Desak Kadis Perhubungan PB Segera Buat Mudik Gratis Nataru

Sebarkan artikel ini
Angky Dimara, Anggota Aliansi Masyarakat Pemerhati Hukum (AMPH), Foto Ist / TN

TEROPONGNEWS.COM, SORONG – Aliansi Masyarakat Pemerhati Hukum (AMPH) Kota Sorong meminta agar Plt. Kadis Perhubungan Provinsi Papua Barat Segera mengadakan mudik natal 25 Desember dan Tahun baru 1 Januari 2023 secara gratis.

1237
Mana Calon Gubernur Papua Barat Daya Pilihan Anda yang Layak?

 www.teropongnews.com sebagai media independen meminta Anda untuk klik siapa calon yang digadang-gadang oleh Anda untuk dipilih dan layak jadi calon Gubernur Papua Barat Daya Periode 2024-2029,  kemudian klik Vote pada bagian paling bawah ini.

Dalam pernyataan resmi AMPH Kota Sorong, Angky Dimara Selasa (20/12/2022), mengatakan mudik gratis segera dilakukan pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Perhubungan mengingat pada bulan desember – hingga Januari 2023 banyak masyarakat papua barat yang akan bepergian antar kota/kabupaten, kecamatan dan kampung untuk merayakan natal sekaligus bersilaturahim dengan keluarga.

Hal ini merupakan salah satu tugas dari Dinas perhubungan Provinsi adalah membuat aturan terkait transportasi di musim musim padat seperti mudik hari raya.

“PLT Kadis Perhubungan provinsi papua barat harus membuat program mudik gratis baik mudik jalur perhubungan darat, laut dan udara.Langkah langkahnya tidak perlu di paparkan karena menurut saya kalo sudah di tunjuk jadi Plt kadis perhubungan prov papua barat berarti sudah paham” ucap Angki dalam pernyataannya.

Angky Dimara dari AMPH Kota Sorong Juga meminta agar Plt Kadis Perhubungan Provinsi papua barat yang di tunjuk langsung oleh Pj.Gubernur Provinsi Papua barat harus melakukan pembenahan di tubuh Dishub provinsi papua barat karena kadis sebelumnya telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan negara.

“Plt.Kadis Perhubungan Papua barat Sdr Lutsen H.Krenak harus mampu melakukan rekonsiliasi di tubuh dishub papua barat, jika tidak mampu yah ganti saja, Papua barat ini masih banyak orang yang layak,” beber anak muda asal Raja Ampat yang juga Ketua DPC GMNI Kota Sorong ini.

Sebagai pemuda pemerhati hukum, Angky menduga Plt Kadis Perhubungan Provinsi Papua Barat ini pernah terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi oleh salah satu oknum pejabat di Dinas BAPEDA Provinsi Papua. Kan repot juga kalau di tunjuk memimpin satu intansi sementara di duga ada riwayat kasus yang sama.

Ia berharap Pemerintah Papua Barat dalam hal ini Dinas Perhubungan harus di dipimpin oleh figur yang berkompetensi dan berkualitas dan tidak asal-asalan di angkat berdasarkan kedekatan emosional.

“Kita berharap papua barat ini di pimipin bedasarkan kualitas bukan berdasarkan kedekatan emisional,” tutupnya.

Hingga berita ini di tayangkan, wartawan media sedang berusaha untuk mengkonfirmasi hal tersebut kepada Plt Kadis Perhubungan Provinsi Papua Barat.