Berita

Delapan Proyek Usulan Pemprov Sulsel Diterima

×

Delapan Proyek Usulan Pemprov Sulsel Diterima

Sebarkan artikel ini
Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman. Foto-Ist/TN

TEROPONGNEWS.COM, MAKASSAR – Delapan proyek yang merupakan usulan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) diterima Pemerintah Pusat (Pempus).

Adapun proyek yang diakomodir di tahun 2023 sebanyak 8 usulan proyek diterima dan 10 sedang dibahas lebih lanjut yakni; Pembangunan Jalur KA Makassar-Parepare; Pembangunan dan Jaringan Listrik Gratis Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu (Kwh Gratis) di Sulsel; Pembangunan Bandara Buntu Kunik (Kabupaten Tana Toraja); Pengembangan/pembangunan bandar Udara Arung Palakka Bone.

Kemudian ada pembangunan Bendungan Jenelata (Kabupaten Gowa), Pembangunan Embung untuk Mendukung Kawasan Pariwisata (Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Tana Toraja); Pengembangan Bandara Sultan Hasanuddin; dan pengembangan Pelabuhan (Kabupaten Barru).

3324
Mana Calon Gubernur Papua Barat Daya Pilihan Anda yang Layak?

 www.teropongnews.com sebagai media independen meminta Anda untuk klik siapa calon yang digadang-gadang oleh Anda untuk dipilih dan layak jadi calon Gubernur Papua Barat Daya Periode 2024-2029,  kemudian klik Vote pada bagian paling bawah ini.

Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman mengharapkan, agar 10 program lainnya yang dalam pembahasan mendapat dukungan dari DPR/DPRD.

“Pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih. Dari Pemerintah Pusat, Bapak Presiden Joko Widodo melalui Kementerian. Tadi disampaikan di 2023 delapan program usulan delapan diakomodir dan 10 dalam pembahasan lebih lanjut. Mudah-mudahan anggota DPR bisa membantu kita dan DPD nantinya,” jelasnya kepada wartawan, di Makassar, Kamis (31/3/2022).

Termasuk Proyek Kereta Api Makassar-Parepare perencanaan bulan Oktober 2022 bisa dioperasikan. Bersama PT Kereta Api Indonesia melakukan konsorsium pengoperasian dan pengadaan gerbong kereta api bersama Perseroda Sulsel.

Ia menegaskan, pentingnya musyawarah dan koordinasi serta sinergitas Pemerintah Pusat, Provinsi dan kabupaten/kota agar program dapat berjalan.