Alkatiri Desak Kepala Balai Cipta Karya Maluku Dievaluasi, Ini Alasannya

Pertemuan Komisi III DPRD Provinsi Maluku bersama Deputi I Kantor Staf Presiden, Febry Calvin Tetelepta dan sejumlah kementerian secara online, di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Kamis (11/11/2021). Foto-Rudy Sopaheluwakan/TN

TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Fauzan Husni Alkatiri mendesak Kementerian PUPR untuk mengevaluasi Kepala Balai Cipta Karya Wilayah Maluku, Abdul Halil Kastella saat rapat di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Kamis (11/11/2021).

434
Mana Calon Gubernur Papua Barat Daya Pilihan Anda yang Layak?

Pemilihan Umum Gubernur Papua Barat Daya 2024 (selanjutnya disebut Pilgub Papua Barat Daya 2024), untuk memilih calon yang digadang-gadang menuju Kursi Gubernur Papua Barat Daya periode 2024-2029 yang layak bagi Anda.  Dan kami teropongnews.com sebagai media independen meminta Anda untuk klik siapa calon Anda kemudian klik Vote pada bagian paling bawah ini.

Desakan ini disampaikan Alkatiri menyusul kinerja Halil Kastella yang dinilai buruk, sehingga menyebabkan banyak proyek bermasalah, khususnya di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).

“Saya minta Kepala Balai Cipta Karya Wilayah Maluku dievaluasi dan diganti saja. Saya yakin pihak Cipta Karya Kementerian PUPR tidak tahu soal detail perkembangan tentang proyek-proyek Cipta Karya di Maluku,” kata Alkatiri kesal.

Menurut dia, hampir Rp 72 miliar anggaran yang berupa proyek-proyek di Kabupaten SBT. Sayangnya, proyek-proyek itu dikerjakan secara serampangan.

Dia mencontohkan, paket air bersih di Kiltai yang tidak selesai, dan kemudian diganti dengan program yang lain.

“Ada paket proyek air bersih di Kiltai yang tidak jadi, alatnya sudah ada, tetapi tiba-tiba diganti dengan program lain, proyek sudah lewat tahun anggaran tapi tetap dikerjakan,” tegas dia.

Dia meminta ada perhatian khusus terhadap anggaran-anggaran dimaksud. Maluku hari ini, kata dia, masuk dalam kategori daerah yang terpapar kemiskinan ekstrem.

Padahal, sejumlah paket padat karya dibiarkan untuk menanggulangi masalah ekonomi. Banyaknya paket padat karya, yang tidak berkolerasi dengan positif dengan pengurangan kemiskinan, malah Maluku semakin miskin.

“Ini saya sampaikan koordinasi antara pimpinan-pimpinan balai di Maluku dan Komisi III saja, sebagai lembaga yang banyak menerima aduan dari masyarakat tidak berjalan baik. Beberapa kali undang dari Komisi III kepada pimpinan-pimpinan balai, tidak pernah dihadiri secara langsung,” ungkap Alkatiri.

Menurutnya, Balai Cipta Karya saat ini menjadi ujung tombak pemerintah untuk pemulihan ekonomi.

Dikatakan, kinerja Kepala Balai Cipta Karya perlu dievaluasi, lantaran setiap Komisi III ingin berkoordinasi untuk kepentingan masyarakat tidak pernah diresponi.

Dia menyatakan, Maluku memiliki peranan penting. Namun sayangnya, nyanyian tentang peran penting dan kemerdekaan itu tidak dipakai di oleh pemerintah pusat.

“Bertahun-tahun kita bicara tapi sama saja. Saya hanya informasikan ke Pak Febry Tetelepta, bahwa di Pulau Seram masih ada sekitar 30 ribu Km yang masih terisolasi, dan setiap tahun ada korban meninggal dunia, hanya untuk mencari signal dan mengirim anaknya uang,” tandas dia.

“Di Kabupaten SBT, ada seorang ibu yang karena ombak di lautan sangat tinggi dan tidak ada jalan, sehingga bayinya tertahan di Motrai selama tiga hari. Bagi saya ini kondisi yang sangat memperhatikan,” tambah Alkatiri.