Komnas Ham RI perwakilan Papua melakukan rekonstruksi di TKP pembunuhan anggota TNI di Kisor distrik Aifat Selatan kabupaten Maybrat.

TEROPONGNEWS.COM, MAYBRAT – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia Perwakilan Papua menyelidiki dan melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) kasus pembacoka dan pembunuhan 4 prajurit anggota TNI di Pos Koramil Persiapan Kisor distrik Aifat Selatan, kabupaten Maybrat Papua Barat pada tanggal 2 September 2021 lalu.

Tim dari komnas HAM yang melakukan Olah TKP Kisor distrik Aifat Selatan itu terdiri dari Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua dan Papua Barat, Frits B Ramandey S.Sos.M.H bersama anggota masing- masing Melkior Weruin,Yorgen Numberi dan Andika Ramandey.

Informasi yang doterima media ini, Komnas HAM juga melakukan rekonstruksi di TKP Kisor distrik Aifat Selatan Kabupaten Maybrat.


Ketua Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Bernard Ramandey kepada media ini mengatakan, dari hasil rekonstruksi dan reposisi olah TKP.

” ditemukan ada data visual pengrusakan dan data saksi tempat-tempat dimana korban 4 anggota TNI baik yang ada dalam Pos koramil dan juga satu korban dipinggiran pos koramil,” ungkap Frits Ramandey.

Selain itu, Komnas HAM juga melakukan olah TKP di lokasi sekretariat KNPB dan telah menemukan beberapa dokumen tentang keberadaan Organisasi tersebut, juga ditemukan adanya pengrusakan rumah warga masyarakat dikampung Kisor fistrik Aifat Selatan.

“kami melakukan testimoni terhadap warga masyarakat di dua wilayah dimana tempat masyarakat mengamankan diri dan mereka dengan tegas menyatakan bahwa mereka tidak hanya takut terhadap TNI dan Polri tetapi juga takut terhadap KNPB, tetapi bagi Komnas HAM melihat bahwa kelompok sipil yang melakukan tindakan kekerasan itu,” ujar Ketua komnas HAM Papua itu.

Dalam penanganan kasus tersebut Komnas HAM juga telah memiinta keterangan dari sejumlah warga masyarakat sipil yang lari menyelamatkan diri , tiga kepala kampung dan kami juga minta keterangan terhadap tiga korban Anggota TNI yang selamat.

” tak hanya itu, kami juga minta keterangan terduga dua pelaku yang sementara diamankan di Mapolres Sorong Selatan,” imbuhnya.

Jadi yang paling penting yang ditemukan oleh Komnas HAM adalah adanya korban yang meninggal dunia pada kejadian tersebut. Ada korban yang lukanya yang sangat sadis di sekujur tubuh dan itu sangat sadis kemudian ada juga yang meninggal di luar kantor mereka kemudian ususnya terurai keluar.

Dari Hasil rekonstruksi sementara yang kami dapatkan kata, Frits Ramandey adalah penyerangan tersebut memang terencana, sangat brutal dan sangat tidak manusiawi karena jam dimana anggota TNI mereka tidur di Pos Koramil yang sederhana itu.

“Dalam Hukum Humaniter orang dalam tidak berdaya tidak boleh dilakukan tindakan kekerasan, kami melihat tindakan itu merupakan brutalisme dan direncanakan oleh kelompok siapa? Komnas HAM tidak bisa menyebutkan bahwa itu kelompok KNPB,” ujar Frits Ramandey.


Menurut Ramandey, untuk hasil rekonstruksi saat ini tidak bisa dilaporkan karena Komnas HAM masih mendalami beberapa saksi diantaranya Agustinus Kosay sebagai Ketua KNPB Pusat untuk diminta klarifikasi terhadap kelompok KNPB di Kisor dan juga ada di Sorong Raya agar memastikan semua yang dilakukan itu apakah di lakukan oleh KNPB atau ada pihak lain.

” Memang diketahui bahwa organisasi KNPB itu berada di sejumlah daerah di Papua, tetapi apakah mereka ini sebagai kelompok sipil bersenjata ? tentu Komnas HAM tidak menjawab itu, dan kami butuh pendalaman yang mendalam karena ketua KNPB pusat sendiri mengatakan bahwa, KNPB adalah organisasi yang melakukan demonstrasi damai dan sebagainya namun tiba-tiba muncul di Kisor, ” ungkapnya

Komnas HAM juga memberikan apresiasi kepada bupati Maybrat yang selama ini memberikan makan, minum, pakaian layak pakai dan juga pelayanan kesehatan kepada masyarakatnya dan anak sekolah yang membutuhkan pendidikan, hal tersebut kami mendapat kesaksian langsung oleh warga masyarakat yang menyebrang mencari perlidungan diri di dua wilayah yang Komna HAM mintai keterangan yaitu Aifat Utara dan di Aitinyo.

Untuk menjamin kemanan bagi masyrakat sipil merupakan tanggung jawab pemerintah daerah yang akan berkoordinasi dengan TNI dan Polri agar mereka menjamin keamanan sehingga masyarakat dapat kembali ke kampung mereka masing -masing.

“Kami minta kepada pemerintah daerah dan juga TNI / Polri harus menfasilitasi tromaheling kepada masyarakat baik itu, orang dewasa, remaja, serta anak-anak, sedangkan untuk 6 orang angota TNI yang menyaksikan peristiwa tersebut agar perlu dilakukan tromaheling karena meraka masih dalam keadaan stay pada saat di minta keterangan,” terang Ramandey.

Pada saat pemulangan warga masyarakat Komnas HAM RI Perwakilan Papua akan mendampingi dan memastikan keamanan bagi masyarakat di Kabupaten Maybrat.

Berita lain untuk anda