Wakil Ketua DPR Papua Barat Jongky R.Fonataba, SE, MM. Foto ist.

TEROPONGNEWS.COM, SORONG-
Marah-marah terhadap ASN yang bertugas di Balai Wyataguna Bogor Jawa Barat, pada Selasa 13 juli 2021 lalu, Menteri Sosial, Rismaharini, mendapat kecaman dari masyarakat Papua maupun Papua Barat.

Salah satunya kecaman datang dari Wakil Ketua DPR Papua Barat Jongky R.Fonataba, SE, MM. Menurut Jongky, penyataan Menteri Risma telah menyinggung perasaan masyarakat Papua.

“Sekarang saya enggak mau lihat seperti ini, kalau saya lihat lagi, saya pindahkan ke Papua, saya enggak bisa mecat kalau enggak ada salah, tapi saya bisa pindahkan ke Papua sana teman-teman,” mengutip pernyataan wali kota Surabaya itu.

“Pernyataan Risma itu, sudah membuat kami yang di Papua tersinggung karena Risma masih menganggap Papua sebagai tempat pembuangan bagi ASN atau siapa saja yang dianggap buruk kinerjanya. Jika Papua dijadikan tempat pembuagan ASN buruk kinerja dari pusat, maka saya yakin selamanya orang pusat seperti Risma tetap akan menganggap Papua tempat pembuangan, keterbelakangan dan lain sebagainya,” ujar Jongky Fonataba, Rabu (14/7/2021).

Dikatakannya, pihaknya meminta Ibu Risma harus mengklarifikasi pernyataannya di media publik segera mungkin agar tidak membuat blunder di masyarakat Papua yang mengarah pada pernyataan-pernyataan negatif terhadap pemerintah pusat.

Jongky R. Fonataba yang juga berlatar belakang wartawan RRI Sorong Papua Barat ini menilai pernyataan Ibu Risma adalah cara pandang lama yang masih terpatri di benak beberapa orang dulu seperti Ibu Risma yang berpandangan jika ada ASN atau siapa saja yang dinilai malas atau buruk kinerjanya, di buang saja ke Papua alias dipindah tugaskan ke Papua agar tidak repot pusat mengurusnya.

“Cara pandang ini sebenarnya sudah terkikis dengan Perhatian Pemerintah Pusat untuk memberi ruang percepatan pembangunan di Tanah Papua. Tentu dengan perhatian pada pembangunan sumber daya Manusia Papua. Selain itu Pemerintah Pusat juga telah menugaskan ASN, TNI, POLRI yang terbaik untuk bertugas di Papua. Tujuannya adalah agar menghapus anggapan negatif Papua dijadikan tempat pembuangan,” jelasnya.

Menurutnya, Paradigma yang sekarang harus lebih baik dengan anggapan Papua dijadikan tempat layak untuk bekerja mencari nafkah dan berkarier.

“Jika Ibu Risma tidak segera klarifikasi, maka bisa saja timbul anggapan bahwa Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian adalah orang Pembuangan yang pernah di buang tugas menjadi Kapolda di Papua,” tandasnya.

“Menurut saya hal ini menjadi penting bagi kita agar tidak lagi terulang muncul pada pejabat-pejabat pusat yang punya sudut pandang seperti Ibu Risma. Marah sih marah tapi harus bisa kontrol setiap kata yang dikeluarkan agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Etika marah juga harus dipakai dsn dikelola secara baik pula,” tegas Fonataba.

Berita lain untuk anda