TEROPONGNEWS.COM, SORONG- Kegiatan pelatihan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) untuk KPH Papua Barat bekerja sama Dinas Kehutanan Papua Barat dan Conservation International (CI) Indonesia, digelar di kota Sorong, Senin (22/3/2021).
Kegiatan tersebut, melibatkan KPH yang sedang menyiapkan RPHJP yang baru atau revisi dan daerah yang akan membentuk KPH baru seperti di Kaimana Papua Barat.
Kepala dinas Kehutanan provinsi Papua Barat, Hendrik Runaweri, mengatakan hutan mempunyai kontribusi penting bagi kesejahteraan masyarakat, termasuk makanan, sumber air dan bahan bakar.
Sebaliknya, kata Runaweri, degradasi hutan akan memberikan dampak yang sangat besar kepada kehidupan masyarakat, termasuk perubahan iklim dan global warning.
“Hutan mempunyai kontribusi yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat, tentunya untuk menyuplai bahan makanan dan sumber air. Justru sebaliknya jika terjadi degradasi hutan, maka dampak terbesar adalah terjadinya perubahan iklim dan global warning,” ujar Hendrik Runaweri.
Oleh sebab itu pihaknya melakukan kegiatan penyusunan RPHJP berdasarkan Rencana Kerja Tingkat Provinsi (RKTP) yang disusun tahun 2020 lalu. Menurutnya ada sebanyak tujuh arahan penggunaan ruang atau kawasan, salah satu di dalamnya adalah Konservasi dan pengelolaan hutan produksi.
Dikatakannya terkait dengan ketersediaan anggaran yang ada, maka pihaknya akan melakukan evaluasi tentang tujuan KPH dalam pengelolaan hutan di daerah dinilai belum tercapai.
“Melihat hal itu, kami akan melakukan evaluasi di tingkat provinsi, terkait tujuan KPH dalam pengelolaan hutan, mungkin organisasinya itu kita kurangi namun fungsinya diperbanyak. Ini juga terkait dengan penganggaran yang tersedia di Pemerintah Daerah,” jelasnya.
Sebagai mitra kerja pemerintah provinsi Papua Barat yang mendukung proses pelatihan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) untuk KPH Papua Barat, perwakilan Conservation International Indonesia, Yance de Fretes, selaku West Papua Senior Landscape Program Manager, menyampaikan bahwa penyusunan RPHJP oleh KPH harus mengacu pada RKTP.
“Penyusunan RPHJP oleh KPH harus mengacu pada RKTP,” jelas Yance de Fretes.
Oleh karena itu, pihaknya berharap dalam penyusunan RPHJP sesuai RKTP tersebut, para KPH dapat menyusunnya dengan baik, maka selanjutnya pengajuan ke pemerintah pusat akan lebih mudah diproses.
Menurut de Fretes, dalam pelaksanaan kegiatan itu, pihaknya melibatkan setiap KPH yang sedang menyiapkan RPHJP baru atau revisi serta daerah yang akan membentuk KPH baru seperti di Kaimana Papua Barat.
