TEROPONGNEWS.COM, SORONG – Pimpinan DPRD Kota Sorong meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas pelaku pengrusakan kantor DPRD kota Sorong, pada aksi demo tolak omnibus law Jumat (9/10/2020) kemarin.
“Menyikapi aksi demo kemarin, kami secara kelembagaan dan atas nama pimpinan DPRD Kota sorong meminta Kapolres Sorong Kota untuk mengusut tuntas provokator atau pelaku-pelaku yang telah melakukan pengrusakan kantor kami,” ujar Wakil ketua II DPRD Kota Sorong, Elisabeth Nauw, Sabtu (10/10/2020) di kantor DPRD kota Sorong.
Menurut Elisabeth, sebelum terjadi kericuhan pada aksi demonstrasi kemarin, pihaknya telah berupaya menerima aspirasi para demonstran dengan meminta perwakilan dari setiap organisasi masuk kedalam gedung untuk melakukan diskusi.
“Secara kelembagaan, kemarin pada saat proses demo kami sudah berdiri di depan mendengar orasi mereka. Pada saat itu adik-adik meminta untuk masuk kedalam, dan kami persilahkan perwakilan dari setiap organisasi untuk melakukan diskusi bersama kami di dalam. Namun dalam diskusi itu, belum lagi kami memberikan tanggapan sudah terjadi kericuhan, sehingga kami semua lari menyelamatkan diri,”ucap Elisabeth.
Elisabeth berharap kepolisian segera mengambil tindakan tegas, agar menjadi pelajaran bagi mereka agar kedepan sehingga dapat menyampaikan aspirasi dengan cara yang santun dan bermartabat.
“Apalagi ini Mahasiswa yang artinya Maha, intelektual itu yang harus dikedepankan bukan dengan tindakan anarkis,”tukasnya.
Sementara itu ketua Komisi C DPRD Kota Sorong Auguste C. RT Sagrim mengatakan bahwa pihaknya sangat menyesalkan aksi anarkis yang dilakukan oleh para demonstran. Sebab, pihaknya yang telah membuka diri untuk menerima aspirasi demonstran malah berujung ricuh.
“Jujur saya menyesalkan kenapa situasi ini harus terjadi, teman-teman yang demo tidak meletakkan proposinta dalam melakukan demonstrasi itu. Artinya, kami ini adalah Dewan perwakilan rakyat daerah, kami hanya sebatas menerima aspirasi mereka lalu kami akan teruskan aspirasi tersebut ke pusat, karena itu ada tahapannya. Kami bukan DPR RI yang mengeluarkan keputusan tersebut, mereka harusnya lebih teliti melihat situasi ini, bukannya samaratakan semua posisi DPR, “jelas pria yang akrab Gusti ini.
Gusti menilai, banyak penyusup yang masuk dibalik aksi demo tersebut. Sebab, selain menyampaikan penolakan omnibus law dan undang-undang cipta kerja, banyak para pendemo yang juga menyampaikan Kepentingan-kepentingan diluar dari penolakan Omnibus law.
“Saya lihat ada kepentingan dibalik aksi kemarin, karena bukan hanya menyuarakan penolakan Omnibus law tetapi juga ada kepentingan-kepentingan lain seperti penolakan otsus jilid II, ada juga tekait referendum dan lain lain. Kalau sudah sampai ke bagian itu maka pihak kepolisian harus menyikapinya, karena berbahaya kalau dibiarkan, “terang Gusti.
Gusti juga menegaskan, apabila kelompok-kelompok yang menciptakan kekacauan tersebut tidak dipanggil dan tidak dimintai pertanggungjawaban, maka pihaknya tidak akan lagi menerima aspirasi dari lembaga atau organisasi manapun.
“Saya mau tegaskan, jika sampai dengan beberapa minggu ke depan kelompok-kelompok yang membuat kekacauan ini tidak dipanggil dan dimintai keterangan, maka DPRD Kota Sorong tidak akan menerima aspirasi lagi terutama yang berhubungan langsung dengan DPR RI. Apalagi yang sifatnya dari pusat dibawa-bawa ke daerah, itu kami tidak akan terima, “tegas Gusti.
Di tempat yang sama, wakil ketua I DPRD Kota Sorong Melkinus Way mengungkapkan, akibat dari aksi tersebut selain menyebabkan kaca gedung DPRD kota Sorong rusak, kendaraan di sekitar gedung juga mengalami rusak berat.
“Kerusakannya luar biasa, hampir semua kaca ini pecah, salah satu anggota dewan yakni Laode Samsir mobilnya juga ikut hancur. Kami sebagai unsur pimpinan dewan berpesan kepada Kapolres, segera tuntaskan masalah ini karena wibawa lembaga ini dipertaruhkan, “pungkas Melkianus.