Manokwari,TN– Untuk mengawal penggunaan anggaran penanganan penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19), Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat (DPR-PB) menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan gugus tugas Papua Barat.
Rapat koordinasi yang berlangsung lantai II Swissbell-hotel Manokwari, Kamis (30/4) itu DPR Papua Barat meminta penjelasan tentang penggunaan anggaran senilai Rp 197,8 milyar.
Hadir dalam rapat koordinasi tersebut ketua harian gugus tugas satgas COVID-19 Papua Barat, Derek Ampnir,S.Sos.,M.M didampingi juru bicara, dr Arnoldus Tiniap. Kemudian Wakil Ketua DPR Papua Barat, H. Saleh Siknun,S.E bersama 6 anggota dewan.
Wakil Ketua DPR Papua Barat, H. Saleh Siknun,S.E mengatakan bahwa dalam setiap kegiatan gugus tugas di lapangan baik pembagian bapok maupun sosialisasi wajib melibatkan anggota dewan.
“Jadi harus ditingkatkan adalah koordinasi antara gugus tugas Provinsi Papua Barat dan Kabupaten/ kota kaitannya dengan penyediaan tenaga medis serta peralatan kesehatan yang dibutuhkan.” Kata Saleh Siknun kepada awak media usai memimpin rapat koordinasi tersebut.
Saleh Siknun mengatakan bahwa, di Papua Barat ini baru Kabupaten Teluk Bintuni punya Polymerase Chain Reaction (PCR) merupakan alat pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan material genetik yang ada di dalam setiap sel, termasuk dalam bakteri atau virus.
Jika alat kesehatan itu maka Kabupaten/ Kota yang lain bisa melakukan pemeriksaan sampel Swab di Teluk Bintuni untuk mempercepat penanangan corona virus disease 2019 (COVID-19) ini.
Dalam melaksanakan tugas pengawasannya, DPR Papua Barat mendapat informasi bahwa dari relalokasi anggaran APBD tahun 2020 senilai Rp 197,8 milyar tersebut,, sebagian sudah digunakan untuk distribusi bahan pokok (Bapok) kepada masyarakat di 12 Kabupaten dan 1 kota.
“Kepada setiap anggota DPR Papua Barat yang saat ini ada di dapilnya agar melakukan pemantauan terhadap pembagian bapok itu karena dikhawatirkan distribusi ini belum tepat sasaran” tegas Siknun.
Lebih lanjut Saleh Siknun menuturkan, bisa saja warga yang seharusnya mendapat bantuan bahan pokok dari Provinsi itu tetapi tidak mendapatnya, akibat permainan yang tidak sehat oleh yang mendistribusi.
Politisi PDI Perjuangan ini berharap Kabupaten/ Kota juga melakukan pendistribusian bahan pokok (Bapok) dan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
“Kami juga berharap, gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Papua Barat segera menyampaikan rancangan anggaran yang dibutuhkan untuk penyelesaian Covid di Papua Barat kepada kami” ujarnya.
Ketua harian gugus tugas penanganan COVID-19 Papua Barat, Derek Ampnir,S.Sos.,M.M menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima bantuan alat pelindung diri (APD) dari sejumlah stakeholder.
Selain itu, Provinsi Papua Barat melalui APBD tahun 2020 telah membeli alat pelundung diri (APD) berupa baju astronot kepada tim medis, masker serta perlengkapan lainnya yang dibagikan ke Kabupaten/ Kota. “Gugus tugas nasional telah membantu Papua Barat 2 alat PCR untuk membantu memeriksa swab orang yang terpapar Covid-19, akan ditempatkan di Sorong Raya dan Manokwari Raya, sedangkan Teluk Bintuni, pemerintah daerah beli sendiri dan akan digunakan dalam waktu dekat” ucap Derek Ampnir
