TEROPONGNEWS.COM, SORONG – Salah satu tokoh adat suku matbat asal kampung aduwey Distrik Misool Utara Kabupaten Raja Ampat, Adolof Fatot angkat bicara terkait perekrutan calon anggota MRP-PBD periode 2023-2028 perwakilan Kabupaten Raja Ampat.
Perlu di ketahui Pansel calon anggota MRP-PBD saat ini telah memasuki tahapan seleksi di tingkat Pansel Provinsi Papua Barat Daya sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tatacara Pembentukan dan Jumlah Keanggotaan MRP-PBD.
Dari informasi yang diperoleh, persyaratan menjadi Anggota Majelis Rakyat Papua harus Orang Asli Papua (OAP) dan tidak perna terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan Nagara Kesatuan Republik Indonesia, batas umur 30-60 Tahun, sehat jasmani dan rohani serta tidak menjadi anggota legislatif atau partai politik.
Adolof Fatot mengatakan tugas Anggota MRP-PBD adalah melindungi hak-hak orang asli papua sehingga yang menduduki jabatan strategis tersebut adalah orang asli papua itu sendiri, sehingga kata Adolof Fatot tim pansel kembali meninjau nama-nama yang telah di ajukan oleh Pansel MRP-PBD Kabupaten Raja Ampat.
“saya mohon kepada tim pansel MRP agar meninjau kembali nama-nama yang sudah ada, ada orang asli matbat dan yang bukan orang asli matbat, saya hari ini bicara mewakili suku saya, suku mat’bat yang tertindas selama ini,” ujar Adolof Fatot, Sabtu (20/05/2023) di halaman sekretariat Pansel MRP-PBD.
Sebagai Tokoh adat suku mat’bat, Adolof Fatot menyebut marga-marga suku mat’bat yang terdata dalam dewan ada suku berjumlah 30 marga, sehingga ada pihak lain yang mendaftarkan diri sebagai calon anggota MRP-PBD mengatasnamakan suku mat’bat perlu di tinjau kembali.
“Untuk bapak dorang ketahui, marga suku Mat’bat ada 30 marga, apa yang saya bilang ini, saya mampu mempertangung jawabkan” jelas Adolof Fatot.
Pantauan media ini di halaman sekretariat Pansel MRP-PBD di Rylich Panorama Hotel, dua buah spanduk berukuran masing-masing 1×1 meter yang bertuliskan nama – nama Calon yang diduga masih terlibat partai politik serta bukan orang asli Papua yang mencalonkan diri dari Kabupaten Raja Ampat, selain itu ada salah satu calon yang batas umur lebih dari 60 Tahun, hal tersebut perlu menjadi perhatian pansel MRP-PBD.
“Harus menjadi perhatian khusus panitia seleksi MRPBD Provinsi Papua Barat Daya,” demikian kutipan tulisan spanduk berukuran 1×1 meter tersebut.
“Kami minta pansel MRP-PBD segera batalkan hasil pleno 10 nama calon tetap anggota MRPBD yang di sampaikan oleh pansel MRPBD Kabupaten Raja Ampat,” di kutip dari Spanduk berukuran 1×1 meter yang dibawah para pendemo.
Untuk mengamankan jalannya demo damai yang dilakukan Solidaritas 8 Suku Besar Papua Wilayah III Domberay di Sekretariat Pansel MRP-PBD Rylich Panorama Hotel, Satuan Dalmas Polres Sorong Kota di kerahkan untuk membantu Polsek Sorong Barat.
Demo berjalan dengan damai dan aman hingga selesai dan masing-masing membubarkan diri setelah menyerahkan poin tuntutan kepada Pansel yang di terima anggota Pansel MRP-PBD Toni Wolas Krenak.
