Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia. Foto detikcom

 478 total views (dibaca)

Jakarta, TN- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak sedianya akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Hal tersebut, merupakan kesepakatan bersama Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia.

“Komisi II DPR RI menyetujui usulan pemerintah terhadap penundaan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak tahun 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020,” kata Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, saat membacakan kesimpulan rapat dengan Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP, Selasa (14/4).

Sebelum dimulainya kembali tahapan Pilkada Serentak, seperti dilansir dari detikcom, bahwa Komisi II bersama Mendagri serta KPU hingga Bawaslu akan melaksanakan rapat kerja terkait kesiapan pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada 2020.

Rapat itu akan dilaksanakan setelah masa tanggap darurat pandemi virus Corona berakhir atau sekitar awal Juni 2020.

“Sebelum dimulainya pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak tahun 2020, Komisi II DPR RI bersama Mendagri dan KPU RI akan melaksanakan rapat kerja setelah masa tanggap darurat berakhir untuk membahas kondisi terakhir perkembangan penangan pandemi COVID-19, sekaligus memperhatikan kesiapan pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada Serentak tahun 2020,” ujar Doli.

Berikut ini kesimpulan lengkap rapat Komisi II DPR bersama Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020:

  1. Komisi II DPR RI menyetujui usulan pemerintah terhadap penundaan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak tahun 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020. Sebelum dimulainya pelaksanaan tahapan Pillkada Serentak tahun 2020, Komisi II DPR RI bersama Mendagri dan KPU RI akan melaksanakan rapat kerja setelah masa tanggap darurat berakhir untuk membahas kondisi terakhir perkembangan penangan pandemi COVID-19, sekaligus memperhatikan kesiapan pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada Serentak tahun 2020.
  2. Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan evaluasi terhadap Keserentakan Pemilu pada tahun 2019, maka Komisi II DPR RI mengusulkan kepada pemerintah agar pelaksanaan Pilkada kembali disesuaikan dengan masa jabatan 1 periode 5 tahun yaitu 2020, 2022, 2023, 2025 dan seterusnya yang nanti akan menjadi bagian amandemen pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 untuk masuk ke dalam Perppu.

Artikel ini sebelumnya telah ditayang detikcom dengan judul “Komisi II-Mendagri-KPU Sepakati Pilkada Serentak 9 Desember 2020”.

Berita lain untuk anda

Pastikan Prokes Diterapkan Masyarakat, Ini yang Dilakukan Pemkot di Pusat Perbelanjaan

 417 total views (dibaca)  417 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, AMBON – Menjalin kerjasama dengan pihak Kepolisian, Pemerintah…

Bawaslu Halbar Bantah Ada Dugaan Pelanggaran Rekrutmen PPDP

 423 total views (dibaca)  423 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, TERNATE – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten…

Gabriel Lele: UGM Gunakan Logika Kebutuhan Untuk Pemekaran PPS

 403 total views (dibaca)  403 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, MERAUKE – Dalam laporan kajian pemekaran Provinsi Papua,…

Gubernur Sampaikan Belasungkawa Atas Wafatnya Ince Langke

 413 total views (dibaca)  413 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, MAKASSAR – Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah…

Karyawan PT. IWIP Dilindas Dump Truck Hingga Tewas

 413 total views (dibaca)  413 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, TERNATE – Sutikno Agus, seorang karyawan PT. Indonesia…

Ujian Paket A, B dan C Menjawab Harapan Masyarakat Putus Sekolah di Maybrat

 424 total views (dibaca)  424 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, MAYBRAT- Kepala dinas Pendidikan kabupaten Maybrat, Kornelius Kambu…

Bersama Kapolda Papua Barat, Gubernur Mandacan Kukuhkan Pokdarkantibmas Bhayangkara

 417 total views (dibaca)  417 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, MANOKWARI- Gubernur Papua Barat, Drs Domunggus Mandacan, menghadiri…

Paino: Pelaku Pungli Urusan Dokumen Kependudukan akan Ditindak Tegas

 409 total views (dibaca)  409 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, MERAUKE – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)…

Abdul Hayat Ingatkan ASN Soal Lima Program Prioritas Presiden Jokowi

 420 total views (dibaca)  420 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, MAKASSAR – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel),…

Pelayanan Kepolisian Itu Gratis Tak Dipungut Biaya, Kecuali SIM dan SKCK

 417 total views (dibaca)  417 total views (dibaca) Aimas, TN – Penerbitan surat menyurat yang dibutuhkan masyarakat…