Ilustrasi sidang.

 2,520 kali dilihat

TEROPONGNEWS.COM, SORONG – Mantan Kapolsek Sorong Barat berinisial AMH, yang terjerat kasus penganiayaan seorang wanita berinisial BD dituntut 9 bulan kurungan penjara.

Tuntutan tersebut dilontarkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Haris Suhud Tomia, dalam sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Sorong, Senin (24/8/8).

Tuntutan jaksa ini sendiri jauh lebih ringan dibandingkan ancaman hukuman yang sebelumnya telah tertera pada regulasi pasal panganiayaan yang menjerat mantan Kapolsek Sorong Barat tersebut.

Pemerhati perempuan Papua Barat sekaligus pendamping korban, Yuli Numberi, menilai JPU tidak dapat mengedepankan hak asasi perempuan.

“Kenapa saya katakan demikian, karena yang terjadi disini kan bukan kasus KDRT, tapi kasus 351 yang di dalam kronologisnya sudah sangat jelas bahwa terdakwa telah menyekap, memukul, menyiksa, perampasan hak asasi perempuan, dan pencurian yang dilakukan oleh seorang aparat negara. Kok bisa perbuatan sekeji itu hanya diganjar dengan tuntutan 9 bulan, apalagi masih ada pasal 358 dan 368” kesal Yuli.

Yuli juga merasa, ada upaya perlindungan terhadap AMH, mengingat yang bersangkutan adalah oknum aparat penegak hukum.

“Dari awal korban melapor saja saya sudah merasa kalau ada upaya melindungi AMH. Kenapa demikian, karena saat korban melapor, pihak kepolisian tidak langsung mengarahkan korban untuk visum. Saya menilai disinilah oknum-oknum polisi coba-coba menghambat berjalannya proses hukum, dengan maksud ingin melindungi AMH. Itulah kenapa saya rasa menang tidak ada lagi keadilan dan penghargaan terhadap hak asasi perempuan,” jelas dia dari balik telephone genggam, Selasa (25/8/2020).

Karenanya lanjut Yuli, dirinya meminta kepada Kejaksaan Tinggi Papua Barat untuk segera menindak lanjuti aksi dari oknum jaksa yang tidak profesional tersebut.

“Dalam Undang-Undang kejaksaan nomor 16 pasal 1 tahun 2004 yang berbicara tentang tugas kejaksaan, jaksa sebagai penuntut harus memberikan tuntutan yang maksimal sesuai dengan perbuatan terdakwa, bukan justru sebaliknya. Itu sudah jadi patokan bagaimana seharusnya seorang jaksa bertindak, jadi kalau yang terjadi justru sebaliknya, ada apa di balik itu semua?, ” tukasnya.

Sebelumnya, terdakwa mantan Kapolsek pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 Wit sampai dengan tanggal 23 Desember 2019 sekitar jam 01.00 Wit, bertempat di rumah kos terdakwa di belakang hotel Waigo Kota Sorong melakukan penganiayaan terhadap saksi korban BD yang mengakibatkan luka berat. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara itu, Haris yang dikonfirmasi melalui via telephone, Senin (24/8) terkait keputusannya itu mengatakan tuntutan tersebut diambil mengacu pada faktor-faktor yang ada di dalam sidang, seperti terdakwa yang mengakui perbuatannya, memiliki tanggungan keluarga, dan sopan saat menjalani sidang.

Selain itu, pengakuan saksi korban dan saksi dari pihak terdakwa yang mengaku tidak melihat terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap korban, juga mempengaruhi pertimbangannya dalam memberikan tuntutan.

“Memang kemarin terdakwa menghadirkan saksi yang mengaku tidak melihat adanya tindak kekerasan. Tapi disini kan JPU punya saksi lain yang mengaku melihat tindak kekerasan terhadap korban. Dan itupun dibenarkan terdakwa yang mengakui telah memukul korban sebanyak 6 kali, didukung dengan hasil visum yang telah dijalani BD. Itu menjadi faktor pertimbangan kami juga,” jelasnya.

Menurut Haris, tuntutan 9 bulan kurungan penjara sudah sangat pantas dan seharusnya diterima oleh terdakwa.

“Itu tuntutan kita sebagai JPU, dan saya rasa sudah sengat pantas kalau dilihat dari faktor-faktor yang ada tadi. Tapi kembali lagi, tuntutan kami itu nanti dinilai lagi oleh Majelis Hakim,” tuntas Haris.

Berita lain untuk anda

Komite III DPD RI Bahas Guru Honorer Hingga Kurikulum Merdeka dengan Nadiem Makarim

 4,622 kali dilihat 4,622 kali dilihat TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI…

Telkomsel Bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan Serahkan Bantuan 10 Kapal

 2,535 kali dilihat 2,535 kali dilihat TEROPONGNEWS. COM, JAKARTA – Telkomsel bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan…

Senam Gabungan Persit KCK Koorcabrem 152

 4,859 kali dilihat 4,859 kali dilihat TEROPONGNEWS.COM, TERNATE – Ketua Persit KCK Koorcabrem 152 Ny. Zuchriah…

DKP Sulsel Rehabilitasi Terumbu Karang Pulau Salebbo Pangkep

 2,326 kali dilihat 2,326 kali dilihat TEROPONGNEWS.COM, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) melalui…

Rencana Pembangunan RSUD AWS dan Flyover Masuk Perubahan 2021

 2,602 kali dilihat 2,602 kali dilihat TEROPONGNEWS.COM, SAMARINDA – Rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Abdul…

Eksport CPO Merauke Meningkat Sejak Januari 2020

 2,506 kali dilihat 2,506 kali dilihat TEROPONGNEWS.COM, MERAUKE – Kementerian Pertanian melalui Karantina Pertanian Merauke melakukan…

Selama 2020, BPJS Ketenagakerjaan Merauke Membayar Klaim Sebesar Rp 27, 2 Miliar

 2,579 kali dilihat 2,579 kali dilihat TEROPONGNEWS.COM, MERAUKE – Besaran klaim yang telah dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan…

Gawat! DPRD Maluku Panggil Pertamina dan Dinas ESDM, Ada Apa?

 2,049 kali dilihat 2,049 kali dilihat TEROPONGNEWS.COM, AMBON – DPRD Provinsi Maluku telah menjadwalkan untuk mengundang…

Sulaeman Hamzah : Selamat ! Merauke Menjadi Ibu Kota PPS

 4,116 kali dilihat 4,116 kali dilihat TEROPONGNEWS.COM, MERAUKE – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi NasDem…

Mitigasi Banjir, Pemprov Sulsel Beri Bantuan Keuangan Untuk Pemkot Makassar

 4,155 kali dilihat 4,155 kali dilihat TEROPONGNEWS.COM, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan bantuan keuangan…