TEROPONGNEWS.COM, AMBON – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Maluku menilai, Pemerintah Daerah (Pemda) hingga saat ini belum mampu menyelesaikan masalah kemiskinan di Maluku.
Pasalnya menurut Fraksi Golkar, intervensi APBD tahun anggaran 2021 belum mencerminkan keberpihakannya terhadap pengentasan kemiskinan.
“Masih terdapat beberapa daerah yang sampai hari ini dikategorikan miskin ekstrim, seperti Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Kabupaten Kepulauan Aru,” tegas Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias kepada wartawan, di Ambon, Selasa (30/8/2022).
Oleh karena itu, kata Yeremias, Fraksi Partai Golkar meminta, agar di tahun-tahun mendatang, pemerintah daerah mampu merevitalisasi kebijakannya, agar pro kepada kemiskinan, terutama pada kebijakan-kebijakan yang terkait dengan persoalan-persoalan dasar di sektor pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, lanjut dia, Fraksi Partai Golkar berharap, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku merevitalisasi sektor primer, yakni sektor pertanian dan perikanan.
“Serta meningkatkan pertumbuhan sektor manufaktur, terutama dalam mendorong investasi untuk industri inklusif, atau industri yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Misalnya, dengan mempermudah ijin investasi di bidang-bidang usaha padat karya, memperbaiki infrastruktur, serta memberikan insentif kepada industri inklusif dan manufaktur,” pinta Yeremias.
Fraksi Partai Golkar, menurut Yeremias, siap bersinergi dengan Pemprov Maluku dalam mengatur pemerataan industrialisasi. Sebab sejauh ini, industrialisasi di Maluku masih lambat dalam pengembangannya.
“Dan hanya terpusat di wilayah-wilayah tertentu, dan bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa,” tandas Yeremias.
