Ketua DPR RI, Puan Maharani

 2,587 kali dilihat

TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Data yang dibuat Pemerintah dapat menyelesaikan masalah kebocoran data dan kejahatan siber secara menyeluruh. Menurutnya, kasus kebocoran data bukan hanya dari fenomena Bjorka semata.

“Kasus kebocoran data sudah banyak terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Kami harapkan Satgas Perlindungan Data yang dibentuk Pemerintah dengan melibatkan sejumlah kementerian/lembaga bisa menyelesaikan kasus-kasus kebocoran data secara menyeluruh,” kata Puan, dalam pernyataan tertulis yang diterima wartawan, Jumat (16/9/2022).

“Jadi jangan hanya untuk menyelesaikan kebocoran data dari peretas Bjorka, tapi semuanya,” imbuh perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Seperti diketahui, hacker yang mengatasnamakan Bjorka telah membocorkan data milik sejumlah instansi dan pejabat negara. Mulai dari data yang diklaim dari proses registrasi kartu SIM Card, situs Komisi Pemilihan Umum, hingga surat-menyurat milik Presiden.

“Masalah kebocoran data sebenarnya kan sudah masif terjadi sebelum ini. Masalah kebocoran data juga bukan hanya menyangkut keamanan negara, tapi juga sudah tidak terhitung lagi data pribadi warga yang dibocorkan,” ucap Puan.

Untuk itu, DPR mendorong agar Satgas Perlindungan Data melakukan investigasi besar-besaran. Mengingat, kata Puan, data-data masyarakat yang bocor menyangkut identitas pribadi.

“Kita tidak bisa hanya fokus pada data-data milik negara saja, tapi mengabaikan kebocoran data pribadi rakyat,” tegasnya.

Puan pun menyoroti Laporan Global Data Breach Statistics (Surfshark) triwulan III-2022 yang menempatkan Indonesia di peringkat ketiga sebagai negara yang paling banyak mengalami peretasan data. Dalam laporan itu disebutkan bahwa Indonesia mengalami 12,7 juta aksi peretasan.

“Data kesehatan masyarakat tersebar, belum lagi kebocoran informasi pribadi yang digunakan oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk memasarkan produk mereka. Ini sangat mengganggu dan merugikan masyarakat,” ujar Puan.

Mantan Menko PMK itu mengatakan, kejahatan siber juga menyerang instansi maupun penyelenggara sistem elektronik (PSE) swasta. Oleh karena itu, Puan meminta Pemerintah memberi perlindungan keamanan bagi semua pihak.

“DPR berharap, investigasi menyeluruh bisa menemukan kementerian/lembaga, maupun instansi yang selama ini sering mendapat serangan siber dan/atau rentan diretas,” ungkap cucu Proklamator RI Bung Karno tersebut.

“Dengan begitu ada evaluasi yang kemudian dapat dilakukan peningkatan sistem dan upaya pencegahan serangan kejahatan siber,” sambung Puan.

Puan juga kembali mengingatkan pentingnya dilakukan audit sistem keamanan siber negara. Hal ini mengingat kasus kebocoran data dan serangan siber terus menerus terjadi.

“Dan tentunyu harus dibangun sistem keamanan siber yang lebih canggih lagi, termasuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi yang mumpuni,” tuturnya.

DPR akan terus melakukan pengawasan terhadap upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mengatasi masalah kebocoran data. Apalagi Satgas Perlindungan Data yang dibuat Pemerintah sejalan dengan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang mengamanatkan dibentuknya lembaga otoritas perlindungan data pribadi.

“Melalui Komisi I yang juga akan membentuk panitia kerja (Panja) Kebocoran Data, DPR akan terus mengawal persoalan kebocoran data yang terjadi. Dan DPR berkomitmen melindungi data pribadi masyarakat melalui RUU PDP yang sebentar lagi akan disahkan,” pungkas Puan.

Berita lain untuk anda

Percepat Penanganan Covid-19, Pemprov Kaltim Datangkan APD

 2,755 kali dilihat 2,755 kali dilihat TEROPONGNEWS.COM, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mendatangkan…

Terapkan Satu Jalur, Satlantas Polresta Pulau Ambon Dikecam

 2,568 kali dilihat 2,568 kali dilihat TEROPONGNEWS.COM, AMBON – Penutupan akses jalan di depan Mapolda Maluku…

Tim Satgas Covid-19 Kota/Kabupaten Sorong Terima Bantuan Alkes dan Sembako

 2,717 kali dilihat 2,717 kali dilihat Sorong,TN – PT. Petrosea, Tbk melalui program Corporate Social Responsibility (CSR)…

DPRD SBT Kecam Kebijakan Pemkab Potong 10 Persen ADD di 198 Desa

 2,806 kali dilihat 2,806 kali dilihat TEROPONGNEWS.COM, AMBON – Kebijakan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (Pemkab…

Lima Pasien Positif Covid-19 di Sulsel Terus Membaik

 2,655 kali dilihat 2,655 kali dilihat Ambon, TN – Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui Kepala…

Kunjungi Raja Ampat, Menparekraf Tinjau Sejumlah Spot Wisata, Ini Agendanya !

 2,649 kali dilihat 2,649 kali dilihat TEROPONGNEWS.COM, RAJA AMPAT- Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia,…

HW, Saksi Dugaan Tipikor Dana Monitoring Diperiksa Kejaksaan

 3,061 kali dilihat 3,061 kali dilihat TEROPONGNEWS.COM, MERAUKE – Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Merauke melakukan…

50 Hektar Lahan Digarap untuk Tanam Jagung Hybrida

 3,254 kali dilihat 3,254 kali dilihat TEROPONGNEWS.COM, MERAUKE – Kelompok Papua Muda Inspiratif (PMI) Merauke menggarap…

Tenaga Arsiparis di Kaltim Masih Kurang

 2,577 kali dilihat 2,577 kali dilihat TEROPONGNEWS.COM, SAMARINDA – Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi…

Pemerintah Serius Tangani Konflik Sosial di Pulau Haruku

 1,906 kali dilihat 1,906 kali dilihat TEROPONGNEWS.COM, AMBON – Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan…