Komisi B DPRD Kabupaten Sorong saat melakukan kunjungan kerja ke SLB Negeri Kabupaten Sorong di Distrik Mayamuk, Selasa (19/5/2020). (Foto:Tantowi/TN)

“Untuk lauk pauk, kami hutang dulu ke mas-mas sayur itu. Nanti kalau sudah ada uang baru dibayar. Tapi untuk saat ini, kami belum ada uang, biar hanya 100 ribu”

Mayamuk, TN – Jika masyarakat Kabupaten Sorong mulai merasakan dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 dalam beberapa bulan terakhir, kondisi yang tak kalah memprihatinkan dirasakan para tenaga pengajar di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kabupaten Sorong di Distrik Mayamuk.

Sudah lima bulan ini, atau terhitung sejak Januari 2020, para pengelola dan tenaga pengajar di SLB ini belum menerima honor dari pemerintah.  Bahkan sejumlah tenaga pengajar sudah tidak masuk sekolah, karena mencari pekerjaan lain untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

Sementara untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari para siswa yang tinggal di asrama sekolah, pengelola lembaga pendidikan untuk anak-anak cacat itu, mengandalkan dari hasil kebun. Jika hasil panen tidak cukup untuk membeli beras, mereka makan seadanya sesuai yang ditanam.

Kondisi ini terungkap saat Komisi B DPRD Kabupaten Sorong melakukan kunjungan kerja di SLB itu pada Selasa (19/5/2020).

“Guru-guru di sini hidupnya dari honor mengajar. Kalau itu tidak diberikan, bagaimana kebutuhan mereka setiap harinya. Apalagi mereka yang statusnya suami istri dan mengabdikan hidupnya di sini,” kata Maria Elfiana Parena, salah seorang guru dan pembina asrama SLB, kepada rombongan Komisi B DPRD Kabupaten Sorong.

Maria Elfiana Parera, salah seorang guru SLB Negeri Kabupaten Sorong.

Total jumlah guru di SLB itu sebanyak 8 orang, meliputi tenaga kontrak ada 5 orang dengan gaji yang harus dibayarkan Rp 2,3 juta, dan honorer dari sekolah 3 orang dengan honor mengajar Rp 700 ribu. Setiap guru bertanggungjawab atas 3 kelas, mulai kelas 1 hingga kelas 12.

“Kami masih sangat kekurangan guru,” kata Maria.

Sementara jumlah siswa yang ada di SLB itu, saat ini 39 anak dengan jumlah ketunaan ada empat. Tapi yang mampu ditampung di asrama, hanya 20 anak sesuai dengan jumlah kamar dan tempat tidur. Disaat situasi sulit seperti sekarang, pihak sekolah bermaksud memulangkan mereka ke orangtua masing-masing.

Masalahnya, tidak semua orangtua siswa mau menerima anaknya pulang.  Masih ada 7 siswa yang tinggal di asrama, dengan alasan, anak-anak mereka lebih aman tinggal di asrama sekolah disaat situasi pandemi virus corona seperti sekarang.

Sementara para orangtua ini, juga tidak memberikan biaya untuk kebutuhan hidup anaknya di asrama. “Semuanya menjadi beban sekolah. Kami mau menolak juga bagaimana, karena kondisi ekonomi mereka rata-rata juga dibawah. Jadi kami tidak bisa memaksa mereka untuk mengambil anak-anaknya,” tandasnya.

Ketika dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah tak kunjung turun, pengelola sekolah hanya mengandalkan hasil kebun. Atau ketika ada kunjungan dari pihak luar dan memberikan bantuan, hal itu bisa sedikit meringankan beban pengelola SLB.

Sementara bantuan dari diberikan dari Dinas Sosial, biasanya berupa bahan makanan, seperti beras, minyak dan lainnya. Jika tidak belum ada uang untuk membeli sayur dan lauk, tukang sayur yang keliling di depan sekolah yang menjadi sasaran.

“Untuk lauk pauk, kami hutang dulu ke mas-mas sayur itu. Nanti kalau sudah ada uang baru dibayar. Tapi untuk saat ini, kami belum ada uang, biar hanya 100 ribu,” ungkap Maria.

Rasimin SE, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sorong mengaku prihatin mendengar pengakuan dari pengelola SLB itu. Sebagai wakil rakyat, dirinya berjanji akan menjembatani keluhan itu kepada pemerintah daerah, khususnya OPD terkait.

“Kami coba telusuri dulu, SLB ini menjadi kewenangan siapa. Kalau memang kewenangan Kabupaten Sorong, nanti kami teruskan ke Komisi A yang membidangi pendidikan, biar OPD teknis-nya dipanggil. Tapi kalau kewenangan provinsi, nanti kami komunikasikan dengan mereka yang ada di provinsi,” ujar Rasimin. **

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita lain untuk anda