TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sepakat dengan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa virus Covid-19 itu masih ada. Oleh sebab itu aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat pada Ramadan ini dilarang buka puasa bersama.
“Kita lihat bahwa alasan dari pelarangan itu adalah masa transisi dari pandemi ke endemi dan memang juga walaupun Covid-19 ini sudah agak jarang tetapi memang masih ada juga di Indonesia, saya rasa masih ada,” kata Dasco kepada wartawan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/03/2023).
Dasco melanjutkan, oleh karena Covid-19 masih ada di sekitar maka rapat kerja di parlemen juga terbiasa dilakukan secara hybrid, ada yang hadir online dan offline.
“Nah sehingga seperti di DPR itu yang kemudian kumpul-kumpul, ramai-ramai juga kita tetap lakukan juga secara sebagian apa hadir, tapi sebagian besar boleh melalui zoom,” katanya.
Dasco juga mengharapkan para ASN dan pejabat pemerintahan dapat mengindahkan imbauan Presiden Jokowi untuk tidak berbuka puasa bersama pada Ramadan tahun ini.
“Nah itu juga yang kemudian saya rasa untuk dihindari untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ketika kemudian buka puasa itu dilakukan makan-makan bersama dan lain-lain,” katanya.
Dasco mengaku untuk internal Gerindra sendiri juga hingga saat ini belum ada jadwal buka puasa bersama.
“Justru itu makanya aturan ini dikeluarkan kan pada awal-awal puasa sehingga kita belum sempat juga melakukan rencana atau pun kemudian merencanakan buka puasa bersama,” kata Dasco.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan saat ini aparat sipil negara (ASN) dan pejabat pemerintah sedang mendapatkan sorotan yang sangat tajam dari masyarakat.
Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan ASN dan pejabat untuk berbuka puasa dengan pola hidup yang sederhana, dengan tidak mengundang sesama para pejabat saat melakukan acara buka puasa bersama atau bukber di bulan Ramadan tahun ini.
“Di dalam mereka melakukan buka puasa bersama sehingga dengan demikian intinya adalah kesederhanaan yang selalu diberikan oleh contoh oleh Presiden Jokowi itu merupakan acuan yang utama,” kata Pramono Anung dalam video yang beredar di kalangan wartawan, dikutip di Jakarta, Jumat (24/3/2023).
Pramono Anung lanjut menjelaskan, berkaitan dengan imbauan tidak melakukan buka puasa bersama yang dimaukan oleh Presiden Jokowi itu hanya ditujukan kepada para Menteri Koordinator, kepala lembaga, dan pemerintah. Artinya, warga atau masyarakat umum masih dibolehkan melakukan bukber.
“Hal ini tidak berlaku bagi masyarakat umum sehingga dengan demikian masyarakat umum masih diberikan kebebasan untuk melakukan atau menyelenggarakan buka puasa bersama,” kata dia.
