Salah satu remaja korban kekerasan yang diduga dilakukan oknum anggota kopassus TNI-AD, yang terjadi di Pos Satgas Kopassus, Jalan Maleo, Kampung Yuwanain Arso II, Distrik Arso, Kabupaten Keerom pada Kamis (27/10).

 6,430 total views (dibaca)

TEROPONGNEWS.COM, JAYAPURA – Tindakan penganiayaan yang dilakukan oknum anggota TNI-AD kepada tiga anak di bawah umur di Kabupaten Keerom Papua mendapat perhatian serius berbagai pihak, salah satunya Amnesty Internasional.

Direktur Amnesty Internasional, Usman Hamid bahkan mengutuk keras tindakan tersebut. Ia menyebut kejadian di Keerom membuktikan bahwa negara gagal lindungi HAM di Papua.

“Kami mengutuk keras tindakan penyiksaan yang dilakukan aparat keamanan terhadap anak di bawah umur,”lugas Usman Hamid yang dikonfirmasi pewarta, Jumat (28/10).

Peristiwa di Keerom, kata Usman, menjadi bukti kesekian kalinya penyiksaan terhadap anak di Papua, seperti halnya yang telah terjadi sebelumnya di Sinak, Kabupaten Puncak Papua pada tanggal 22 Februari 2022. Kejadian di Sinak menyebabkan beberapa anak mengalami luka-luka sangat parah, dan ada yang meninggal dunia.

Amnesty Internasional menilai Kejadian penyiksaan tersebut mempertegas rendahnya penghormatan aparat kepada manusia dan kentalnya kultur kekerasan oleh aparat keamanan yang bertugas di Papua.

Selain menambah daftar panjang pelanggaran HAM, sebutnya, peristiwa tersebut juga memperkuat anggapan bahwa negara tidak mampu untuk mengakhiri masalah sistemik dan mengakar di Papua, yaitu kekerasan dan pelanggaran HAM.

“Alih-alih menyelesaikan peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM secara adil, pemerintah cenderung defensif dan menggunakan pendekatan yang berulang dan tanpa koreksi,”tukas Usman Hamid.

Lanjut dia menerangkan, tindakan penyiksaan dalam hukum internasional hak asasi manusia merupakan bagian dari ius cogens, sehingga tidak dapat diperkenankan dalam situasi apapun, termasuk saat kondisi perang. Norma tersebut juga senada dengan mandat konstitusi yang menyebutkan bahwa hak untuk tidak disiksa adalah hak yang tidak dapat dikurangi.

“Aksi penyiksaan itu memalukan. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan (UNCAT) lewat Undang-Undang No. 5 Tahun 1998. Sayangnya, penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan masih kerap terjadi, bahkan melibatkan aktor negara,”paparnya.

Tindakan penyiksaan oleh aparat, lanjutnya, juga melecehkan upaya-upaya perlindungan agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Usman, negara harus bertanggung jawab dengan mengusut tindakan penyiksaan tersebut secara efektif, terbuka dan akuntabel di peradilan HAM. Kemudian negara harus menghukum siapa pun yang terbukti terlibat dalam tindakan penyiksaan.

“Dan negara harus segera melakukan pemulihan secara optimal baik secara fisik dan psikis terhadap korban dan keluarga korban,”pungkas Direktur Amnesty Internasional.

Berita lain untuk anda

Pimpin Apel Kerja Perdana 2022, Bupati Raja Ampat Minta ASN Tingkatkan Kinerja

 1,494 total views (dibaca)  1,494 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, RAJA AMPAT- Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati,…

Masalah Antrian BBM, Wabup Merauke: Kami Akan Panggil Pertamina

 1,460 total views (dibaca)  1,460 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, MERAUKE – Wakil Bupati Merauke H. Riduwan berencana…

Polisi Amankan 18 Unit Sepeda Motor di Asrama Tolikara, Diduga Tak Bersurat !

 1,444 total views (dibaca)  1,444 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, JAYAPURA- 18 unit sepeda motor yang diduga merupakan…

Sulaeman Hamzah Gandeng BBPOT Karawang Adakan Bimtek Budi Daya dan Pascapanen Padi

 1,432 total views (dibaca)  1,432 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, MERAUKE – Anggota Komisi IV DPR RI H.…

PDIP Maluku Sambut Positif Surat Edaran KPU RI

 1,460 total views (dibaca)  1,460 total views (dibaca) Ambon, TN – Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia…

Pengalaman Bambang Haryo Temui Keluarga Korban Gagal Ginjal Akut

 289 total views (dibaca)  289 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Belakangan publik menyoroti kasus gagal ginjal…

Mulai Hari Ini, Disdukcapil Ambon Serahkan Uang Duka Saat Pemakaman

 1,584 total views (dibaca)  1,584 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, AMBON – Terhitung mulai 1 Maret 2022, Pemerintah…

Tiga Kabupaten Asal Papua Barat Tidak Masuk Sidang Dismisal MK

 1,580 total views (dibaca)  1,580 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM,JAKARTA- Mahkamah konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) telah menjadwalkan sidang…

Tak Tolerir Kekerasan Seksual, NasDem Terus Dorong RUU TPKS Disahkan

 1,453 total views (dibaca)  1,453 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – NasDem dengan tegas melarang jangan ada…

Kejati Papua Didesak Tindaklanjuti Laporan Dugaan Korupsi Dinkes Keerom

 1,445 total views (dibaca)  1,445 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, JAYAPURA – Praktisi Hukum, Yosep Titirlobi, SH mendesak…