TEROPONGNEWS.COM, MERAUKE – Mantan Pj Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo meluruskan isu yang beredar soal perekrutan ASN dan penempatan pejabat di Pemrov tersebut.
Bahwa manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di provinsi itu sebagai daerah otonomi baru (DOB) dilaksanakan sesuai dengan 12 roadmap yang ditetapkan oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) bahwa ASN di DOB berasal dari empat unsur yakni pertama relokasi atau pelimpahan dari kementrian dan lembaga. Kedua, berasal dari provinsi induk yang memuaskan daerah otonomi baru. Ketiga, dari empat kabupaten cakupan wilayah Provinsi Papua Selatan dan keempat dari ASN yang melakukan mutasi atau pindah secara mandiri/perseorangan.
“Berkaitan dengan hal tersebut dapat kami sampaikan bahwa ada sekitar 1.500 ASN yang direlokasi dari empat kabupaten cakupan Provinsi Papua Selatan. Dan untuk jabatan di lingkungan Pemrov Papua Selatan diisi oleh empat orang dari kementrian dan lembaga yaitu Sekda, Kepala Bapeda, Kadishub dan Kadis PU. Jabatan kepala Dinas yang lain diisi oleh pelimpahan atau relokasi ASN dari empat kabupaten. Dari Kabupaten Asmat menempatkan dua kepala dinas yaitu Kadiskominfo dan Kadisdukcapil. Kabupaten Mappi yakni Sekretaris MRPS dan Kadis Perindagkop. Kabupaten Boven Digoel juga ada dua yaitu Sekretaris DPR Provinsi Papua Selatan (Almarhum), dan Kepala Badan Kesbangpol. Sedangkan dari Provinsi induk Papua menempatkan empat kepala Dinas dan sisanya semua berasal dari Kabupaten Merauke. Untuk jabatan Sekretaris dan kepala sub bidang dan kepala bidang 100 persen berasal dari empat kabupaten,” urai Apolo.
Hal ini disampaikan Apolo Safanpo sekaligus calon Gubernur Papua Selatan Pilkada 2024 di Merauke, (19/10/2024).
Ia juga mengimbau para tim pemenangan lebih bijak untuk memberikan edukasi dan informasi yang benar sesuai dengan fakta yang akurat kepada masyarakat.
Ia menampik isu yang mengatakan penjabat Gubernur Papua Selatan membawa banyak PNS dari luar Papua Selatan, yang benar menurutnya adalah Penjabat Gubernur hanya melaksanakan penugasan dari Kemendagri yang dari 12 bagian dirangkum menjadi 4 bagian.
“Tidak benar isu yang berhembus bahwa semua pejabat dan ASN didatangkan dari luar Papua Selatan,” tegas Apolo.
