TEROPONGNEWS.COM, SORONG – Selasa, (01/10/2024) telah dilakukan launching aplikasi SI PACE (Sistem Informasi Pelacakan Aset Cepat dan Efektif) di Kejaksaan Tinggi Papua Barat yang dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat.
Pembuatan aplikasi berbasis website yang terintegrasi dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat ini diprakarsai oleh Indra Thimoty, S.H.,M.H.
Indra sendiri sebagai Koordinator Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Barat saat ini sedang menjalani Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan V Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara RI.
Tujuan dibuatnya aplikasi ini, kata Indra, adalah dalam rangka Optimalisasi Pelacakan Aset Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Tinggi Papua Barat sehingga dapat meningkatkan produktifitas dan efektivitas penanganan perkara tindak pidana korupsi, meningkatkan pengembalian/pemulihan aset dan kerugian keuangan negara, sehingga penanganan perkara tindak pidana korupsi menjadi berkualitas dan meningkatkan penerimaan PNBP yang masuk ke negara.
Hal ini merupakan representasi dari langkah progresif yang telah diambil oleh Kejaksaan RI dengan mengubah paradigma penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dari penegakan hukum yang berorientasi pada penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana menjadi berorientasi pada upaya pemulihan kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara.
“Salah satu upaya dalam memaksimalkan pengembalian aset dan kerugian keuangan negara adalah dengan mengoptimalkan proses pelacakan aset, ” ujar Indra saat dihubungi redaksi Teropong News, Kamis (2/10/2024).
Pelacakan aset, kata Indra, memiliki peran yang sangat penting, sebelum aset-aset tersebut disembunyikan atau dipindahtangankan.
Dengan dilakukannya, tambah Indra, pelacakan aset seluruh harta kekayaan pelaku dapat diketahui keberadaannya untuk dapat segera dianalisa dan ditindaklanjuti dengan dilakukannya pemblokiran dan atau penyitaan dalam rangka pengembalian/pemulihan kerugian keuangan negara.
