BeritaDaerahPemerintahan

Bikin Gaduh Publik PBD, Komisi II DPR RI dan Kemendagri Saling Lempar Kesalahan

×

Bikin Gaduh Publik PBD, Komisi II DPR RI dan Kemendagri Saling Lempar Kesalahan

Sebarkan artikel ini
Agustinus R. Kambuaya, S.IP, SH calon terpilih anggota DPD RI 2024-2029, Foto IST/TN

TEROPONGNEWS.COM, SORONG – Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI di Papua Barat Daya 27 Mei 2024. Dalam kunjungan kerja itu, Ketua Komisi II DPR RI menyampaikan pernyataan bahwa rencana pembangunan kantor Gubernur nihil progres. Malah stadion Wombik yang di bat bagus.

Pernyataan ini kemudian semakin di perkuat oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dalam rapat kerja Komisi II DPR RI di Senayan Jakarta, Senin 10 Juni 2024.

“Untuk Papua Barat Daya, saya terus terang minta maaf kalau sampai ada hal yang kurang menyenangkan,” kata Tito dalam rapat kerja Komisi II DPR RI di kompleks parlemen.

Pernyataan Komisi II dan Kemendagri ini menciptakan kegaduhan di kalangan publik Papua Barat Daya. Hal tersebut disampaikan, Agustinus R. Kambuaya, S.IP, SH calon terpilih anggota DPD RI 2024-2029.

Pria yang dikenal sebagai tokoh intelektual dan juga tim panja pemekaran Papua Barat Daya berpandangan bahwa pernyataan Komisi II dan Kemendagri ini membuat gaduh dan saling menyalahkan sesama pemerintah pusat dan daerah. Menurut Agustinus, bukankah Daerah Otonomi Baru yang belum memiliki DPR diawasi langsung oleh komisi II dan Kemendagri.?

Pj Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa’ad memasuki tahun kedua, selama ini kunjungan Komisi II, Kunjungan Kemendagri bahkan Wakil Presiden sebagai Kepala Badan Percepatan Pembangunan Papua melakukan Monitoring dan Evaluasi Ke Papua Barat Daya.

Dalam monitoring dan evaluasi itu apa saja yang di monitor dan di evaluasi.? Kok, mengapa baru sekarang Komisi II dan Mendagri menyalahkan Pj Gubernur Papua Barat Daya. ?

Agustinus R. Kambuaya menjelaskan seharusnya dalam kunjungan monitoring dan evaluasi itu, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemendagri dan KOMISI II membicarakan apa kendala, hambatan dan yang menjadi tantangan Pembangunan di DOB Papua Barat Daya. Apa solusi bersama yang bisa di kerjakan bersama-sama.

Secara etis Gubernur Papua Barat Daya berada dibawah Pengawasan Langsung Kemendagri dan Komisi II. Bahkan monitoring intens di lakukan

“Saran kami jangan buat bingung masyarakat dengan saling melempar tangung jawab. Apalagi sebagai hirarki pemerintahan ini kurang elok. Harus ada kerjasama, sinergi dan kolaborasi. Bukan saling menyalahkan yang kemudian buat gaduh Publik Papua Barat Daya,” ucap Agustinus R Kambuaya