BeritaEkonomiPemerintahan

Program Keperintisan Penumpang dan Kargo Salah Satu Solusi Angkat Ekonomi Masyarakat Kepulauan

×

Program Keperintisan Penumpang dan Kargo Salah Satu Solusi Angkat Ekonomi Masyarakat Kepulauan

Sebarkan artikel ini
Sekda Kabupaten Raja Ampat, Yusuf Salim
Sekda Kabupaten Raja Ampat, Yusuf Salim

TEROPONGNEWS.COM, SORONG – Program keperintisan penerbangan penumpang dan kargo bisa menjadi salah satu solusi untuk menjawab keluhan masyarakat di kabupaten dengan hampir 70 persen wilayahnya adalah kepulauan seperti kabupaten Raja Ampat.

Pengolahan hasil laut seperti ikan, rumput laut, lobster, kepiting, teripang, kerapu, kerang, dan buah kelapa, dapat memberikan nilai tambah pada produk lokal. Selain itu, investasi dalam pengembangan kerajinan tangan seperti tenun tradisional, ukiran kayu, dan kerajinan lainnya dapat mendukung pengembangan industri kreatif lokal.

Namun kost biaya yang dibutuhkan untuk mengangkut hasil laut ke Kota Sorong cukup tinggi. Oleh karena itu, hadirnya program keperintisan penerbangan penumpang dan kargo oleh Bandara DEO Sorong tentu saja sangat disambut baik.

Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya menyambut baik program keperintisan penerbangan penumpang dan kargo di Papua Barat Daya dengan komitmen menyiapkan data komoditas sebagai penunjang program itu.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Raja Ampat, Yusuf Salim di Sorong, akhir pekan lalu menjelaskan Kabupaten Raja Ampat sangat membutuhkan konektivitas penerbangan antar-wilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi di setiap kampung – kampung.

Menurut dia, program keperintisan penerbangan penumpang dan kargo merupakan satu peluang yang memang sangat strategis dan harus dijawab oleh setiap daerah di Papua Barat Daya khususnya Kabupaten Raja Ampat.

“Realisasi program keperintisan ini tentunya akan berpengaruh terhadap pembukaan konektivitas antar-wilayah guna mengangkut baik penumpang maupun kargo,” jelas dia.

Kabupaten Raja Ampat, sebut dia, merupakan daerah wisata yang masuk kategori dunia, sehingga sangat dibutuhkan konektivitas antar-wilayah. “Sebab pariwisata tanpa konektivitas itu bukan termasuk pariwisata,” ujar dia.

Ia berkomitmen untuk menyiapkan data terkait potensi unggulan di Raja Ampat yang nantinya sebagai penunjang realisasi program keperintisan penerbangan dan kargo.

“Saya memberikan apresiasi kepada Bandara DEO Sorong, tetapi juga kita menyiapkan berbagai data yang dibutuhkan untuk mendukung program itu,” kata dia.

Upaya lain untuk mendukung program itu, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat pun akan mengembangkan Bandara Reni dan Misol.

“Kita harap ke depan Bandara Reni bisa dikembangkan karena berbatasan langsung dengan negara luar, kemudian Bandara Misol kita rencana bangun bandara besar,” ucap dia.

Kepala Bandara DEO Sorong, Cece Tarya menyebutkan bahwa anggaran subsidi program keperintisan penumpang dan kargo untuk 2025 sebesar Rp26 miliar dengan penambahan frekuensi dan penambahan rute khusus untuk subsidi kargo.

Berdasarkan perencanaan realisasi program keperintisan rute penerbangan kargo yang disusun Bandara DEO Sorong terdiri atas Sorong-Bintuni (PP) 2X/Minggu dan Sorong-Inanwatan (PP) 2X/Minggu.

Kemudian program angkutan udara perintis penumpang 2025 yang telah direncanakan Bandara DEO Sorong, ada tujuh rute yang akan dibuka, terdiri atas Sorong-Ayawasi (PP) 2X/Minggu, Sorong-Inanwatan (PP) 3X/Minggu, Sorong-Teminabuan (PP) 3X/Minggu, Sorong-Kabare (PP) 3X/Minggu, Kabare-Marinda (PP) 3X/Minggu, Teminabuan-Inanwatan (PP) 2X/Minggu, Sorong-Kebar (PP) 2X/Minggu.

Selain dua wilayah yang telah ditentukan menjadi target penerbangan kargo, pihaknya pun sangat mengharapkan potensi unggulan terkait dengan komoditas dari daerah lain supaya bisa diangkut dan diekpor baik ke luar maupun dalam negeri.

“Kita sangat berharap adanya penyiapan data komoditas dari pemerintah daerah, supaya kita bisa bersama mengoptimalkan, “

Merajut konektivitas antarwilayah ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Bandara DEO Sorong, tetapi harus bersama pemerintah daerah dengan alokasi anggaran subsidi yang telah disediakan.

“Jadi pemerintah daerah harus memastikan komoditas itu bisa menjawab kebutuhan dan bisa diangkut melalui kargo, sehingga akan terjadi keseimbangan harga,” kata Cece Tarya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *