BeritaDaerahKriminalitas

Kepala BKD Kabupaten Sorong Benarkan Perintah Pinjaman Uang dari BUMD Untuk Pembayaran Jasa Dewan

×

Kepala BKD Kabupaten Sorong Benarkan Perintah Pinjaman Uang dari BUMD Untuk Pembayaran Jasa Dewan

Sebarkan artikel ini
Persidangan kasus dugaan pengkondisian hasil temuan BPK yang melibatkan terdakwa eks Kepala BPK Perwakilan Papua Barat Daya, Patrice Sihombing dan dua auditor yakni Abu Hanifa dan David Patasaung, Selasa (21/5/2024). Foto IST

TEROPONGNEWS.COM, MANOKWARI – Tiga orang saksi dari Pemerintah Kabupaten Sorong dihadirkan dalam sidang kasus dugaan pengkondisian hasil temuan BPK yang melibatkan terdakwa eks Kepala BPK Perwakilan Papua Barat Daya, Patrice Sihombing dan dua auditor yakni Abu Hanifa dan David Patasaung, Selasa (21/5/2024).

Ketiga saksi yang dihadirkan dari Kabupaten Sorong antara lain, Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong secara online, Sekwan DPRD Kabupaten Sorong dan Kepala BKD Kabupaten Sorong.

Saksi dari Pemerintah Kabupaten Sorong diperiksa terkait masalah proses entri meeting dan exit meeting sebelum dilakukan pemeriksaan khusus oleh BPK di Kabupaten Sorong akhir tahun 2023.

Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Helmin Somalay, S.H,. M.H, didampingi Hakim Anggota masing-masing, Pitayartanto, S.H dan Hermawanto, S.H. Nimbrod Sesa selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong mengakui adanya pembagian uang pada akhir tahun 2023 sebesar Rp 35 Juta kepada Pimpinan DPRD. Sementara 20 Juta diberikan kepada masing-masing anggota DPRD Kabupaten Sorong yang jumlahnya 25 orang untuk kegiatan Paripurna LHP BPK.

“25 Anggota DPRD untuk pimpinan 35 juta dan untuk Anggota 20 Juta,” kata Nimbrot menjawab pertanyaan JPU dari KPK.

Sekwan menjelaskan, uang yang disiapkan untuk pengesahan APBD 2023 sebesar 875 Juta. Uang tersebut kata dia dibagi sesuai kesepakatan DPRD Kabupaten Sorong, dan semua anggota DPRD Kabupaten Sorong mendapatnya.

“Pengesahan APBD 2023 jumlah uang sekitar Rp 875 juta, diberikan dengan pembagian sesuai kesepakatan mereka (Anggota Dewan),” kata Nimrot Sesa ketika ditanya Hakim Anggota.

Ketika dicecar sejumlah pertanyaan, Sekwan mengakui bahwa uang yang dibagikan kepada semua anggota DPRD Kabupaten Sorong sebagai bentuk terima kasih karena rapat paripurna berjalan dengan baik.

“Sebagai ucapan terima kasih, setelah sidang karena hasilnya baik,” ujar Sesa lagi-lagi menjawab pertanyaan hakim.

Sesa mengakui bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Sorong tidak termasuk dalam objek yang diperiksa oleh BPK Perwakilan Papua Barat Daya pada bulan November 2023 lalu.

Dalam sidang yang menghadirkan ketiga terdakwa tersebut tidak seorangpun yang menanggapi kesaksian para saksi.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Kabupaten Sorong, Cristianus Tupamahu turut dihadirkan dalam sidang itu membenarkan dirinya pada tanggal 8 September 2023 diminta oleh Kepala BPKAD Kabupaten Sorong Ever Segidifat untuk peminjaman uang sekitar Rp1,5 Miliar, Uang yang hendak dibagikan kepada Anggota Dewan.

”Ya, dihubungi oleh Pak Evert untuk pinjaman Uang Rp 1,5 Miliar. Untuk uang Rp 1 Miliar saya pinjam dari Direktur BUMD sedangkan Rp 500 juta dari pinjaman dari teman kantor yang dapat pinjaman dari kontraktor,” kata Cristianus Tupamahu.

Selanjutnya, kata Tupamahu, uang pinjaman Rp1 Miliar dari Direktur utama BUMD kemudian dibawah ke Kantor Bupati untuk di serahkan kepada Maniel Syafle yang juga merupakan salah satu terpidana dalam kasus pengkondisian hasil temuan BPK.

Dalam sidang itu JPU mengaku bahwa tiga Saksi yang diperiksa ini untuk kepentingan pembuktian dalam sidang. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh JPU kepada para saksi, namun kerap dijawab dengan kata lupa atau tidak tau.

Sesekali JPU membacakan Berkas Acara Pemeriksaan BAP dan menunjukan sejumlah bukti melalui layar monitor sebagai pengingat kepada para saksi.

Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi terhadap tiga terdakwa dari BPK akan dilanjutkan kembali pada pekan depan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *