TEROPONGNEWS.COM, SORONG – Rabu (3/4/2024) Pansus Pemilu DPRD Kota Sorong, menggelar rapat internal perdana membahas dugaan kesalahan-kesalahan prosedur, dugaan kecurangan maupun dugaan pelanggaran, yang telah di lakukan oleh pihak penyelenggara pemilu, dalam perhelatan Pemilu 14 Februari 2024 yang lalu.
Di temui usai melakukan rapat internal, Ketua Pansus Pemilu DPRD Kota Sorong Auguste CR Sagrim menjelaskan, pertemuan ini untuk menginventarisir masalah apa yang akan di bawa dalam Pansus nantinya.
“Kami (Pansus) akan memanggil pihak-pihak yang akan melakukan pembobotan atau penguatan bersama kami, dalam menginventarisir beberapa permasalahan pemilu yang data serta faktanya sudah kami miliki, sehingga nanti kami tahu ini arah konsekwensinya ke mana? Apakah ke arah pidana, administrasi ataukah ke arah lainnya, rekomendasi yang nanti dikeluarkan oleh Dewan, ”ujar Ketua Pansus yang lebih akrab di panggil Gusti Sagrim.
Di tambahkan, dari hasil inventarisir, Pansus akan memanggil pihak-pihak terkait untuk di mintai keterangan mulai dari tingkat bawah hingga tingkat atas jika memang di perlukan.
Gusti pun menanggapi dingin soal adanya pernyataan beberapa kalangan masyarakat, bahwa pihak-pihak terkait yang akan di panggil pansus, jika tidak hadir juga tidak akan memberi efek apa-apa.
Pemerintah daerah secara konstitusi itu adalah eksekutif dan legislatif. Kota Sorong lanjut Gusti Sagrim, mempunyai dua lembaga besar yang mengatur kebijakan dan pembangunan masyarakat, yakni lembaga eksekutif atau pemerintah.
“Lembaga legislative itu kami yang di DPRD. Kami di DPRD sebagai wakil rakyat, dan pemilu kemarin adalah pesta rakyat, rakyat siapa, tentu saja rakyat kami, bukan rakyat KPU,” ujar Gusti Sagrim.
Ditekankan oleh Gusti Sagrim, Komisioner KPU hanya diberikan tanggung jawab oleh negara sebagai penyelenggara dalam menyalurkan hak suara rakyat, dan ketika suara rakyat itu di selewengkan, ketika hak rakyat dalam memilih tidak di akomodir, ketika hak suara rakyat itu di manipulasi, apakah kami sebagai wakil mereka yang mempunyai kekuatan dalam pengawasan hanya diam.
Saat di tanya, mengapa dirinya ingin ikut ambil bagian dalam pansus ini, mengingat secara kapasitas pribadi, dirinya sudah lolos sebagai Anggota DPRD Papua Barat Daya periode 2024-2029, Gusti menjawab ini bukan persoalan sudah terpilih atau tidak, namun ini persoalan integritas penyelenggara pemilu.
“Masyarakat perlu tahu dan mungkin juga sebagian besar sudah tahu, bahwa pelaksanaan Pemilu 14 Februari kemarin adalah pemilu terburuk, dan di akhir tahun ini juga akan ada pemilihan kepala daerah, apakah masyarakat mau proses yang terjadi dari 14 february tersebut sama dengan Pilkada nanti,”cecar Gusti.
Seluruh masyarakat, kata Gusti Sagrim menegaskan membutuhkan penyelenggara pemilu yang memiliki integritas tinggi, jika memang komisioner KPU Kota Sorong merasa punya integritas tersebut, silakan datang dan memberikan keterangan kepada kami.
Disinggung bila Dewan memanggil lantas diindahkan oleh KPU, Gusti Sagrim katakan aturan dewan sudah sangat tegas.
“Kalau dipanggil tiga kali tidak datang, kami bisa melakukan upaya panggil paksa dengan melibatkan pihak kepolisian, ” tutur Gusti Sagrim.
Walikota saja, Gusti Sagrim tegaskan Dewan panggil wajib datang. Apalagi cuma sekelas komisioner KPU Kota Sorong.
“Ingat kami ini, Pansus, bukan panja atau komisi. Kami adalah panitia khusus yang bertugas melakukan investigasi, ” kata Gusti Sagrim memberi penekanan.
