TEROPONGNEWS.COM, SORONG – Dihadapan Ketua KPU Republik Indonesia, Hasyim Asy’ari, Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya, Andarias D. Kambu memberikan klarifikasi soal ribuan lembar C Plano yang dicetak di Kota Sorong dua hari sebelum pemungutan suara tanggal 14 Febuari 2024.
Klarifikasi tersebut diberikan oleh Andarias Kambu dalam sidang pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara nasional yang berlangsung di Jakarta, Senin (18/3/2024) malam sebagaimana dikutip dari Kanal YouTube KPU RI.
Andarias Kambu sampaikan sebelum hari pemungutan suara KPU melakukan penyortiran. Hasilnya ada 4 KPU Kabupaten yakni KPU Sorong Selatan, Tambrauw, Raja Ampat dan Kota Sorong setelah melakukan penyortiran logistik sampai dengan tanggal 9 Februari 2024 ternyata ditemukan C plano ada kekurangan, dimana tidak semua lengkap dari halaman 1 sampai 20.
“Maka kami dari KPU Provinsi Papua Barat Daya mengambil langkah untuk berkoordinasi ke Biro Logistik KPU RI soal kekurangan C Plano di 4 kabupaten atau kota, ” ujar Andarias Kambu.
Dari Biro logistik KPU RI lalu, lanjut Andarias Kambu memberi petunjuknya, dimana KPU Provinsi Papua Barat Daya diminta untuk membuat surat permohonan ke Biro Logistik KPU RI terkait dengan kekurangan tersebut.
Biro logistik KPU RI dengan mempertimbangkan waktu, kata Andarias Kambu, memberikan master data C Plano kepada KPU Papua Barat Daya untuk dilakukan penggandaan di wilayah Provinsi Papua Barat Daya untuk bisa segera didistribusikan ke kabupaten dan kota yang kekurangan logistik.
“Tidak mungkin kita pesan lagi melalui e-katalog karena proses itu panjang dan membutuhkan waktu yang cukup lama, maka kemungkinan pelaksanan pemungutan suara di 4 kabupaten bisa tidak terlaksana pada 14 Februari,” sahutnya.
Menurut Andarias, langkah untuk mencetak kertas C Plano yang diambil ini oleh KPU Papua Barat Daya dimaksud agar Pemilu tanggal 14 Februari 2024 dapat terlaksana pada tiga Kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua Barat Daya.
“Jadi kami tidak gandakan semua, kami hanya gandakan lembar yang kekurangan tidak untuk melengkapi sisa halaman yang kekurangan,” tutur Andarias Kambu menjelaskan.
Sementara itu, Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya melalui Zatriawati dihadapan Ketua KPU RI menyampaikan Bawaslu akan melakukan pengecekan kembali terkait viralnya pemberitaan soal 1.740 C Plano yang dicetak di Sorong.
