TEROPONGNEWS.COM, SORONG – Orang Asli Papua harus menjadi subjek di berbagai bidang termasuk di percaturan politik nasional. Hal inilah yang menjadi perjuangan dari Fopera Provinsi Papua Barat Daya.
Sampai dengan hari ini, Minggu (10/3/2024) pleno rekapitulasi perhitungan suara provinsi Papua Barat Daya sementara tiga kursi untuk perwakilan DPR RI dapil Provinsi Papua Barat Daya tidak ada keterwakilan Orang Asli Papua.
“Hari ini, kami bisa pastikan keterwakilan Orang Asli Papua untuk kursi di DPR RI dari Papua Barat Daya tidak ada, ” ujar Ketua Fopera PBD, Yanto Ijie kepada wartawan di Hotel Vega.
Keberadaan Provinsi Papua Barat Daya inikan bertujuan untuk menjadikan Orang Asli Papua sebagai tuan di negerinya sendiri. Maka sudah seharusnya, Orang Asli Papua harus dijadikan subjek dalam percaturan politik.
Bawaslu dan KPU Papua Barat Daya harus bisa berpikir secara objektif, bahwa kedua lembaga ini ada karena ada provinsi PBD.
“Kami tetap mengawal jalannya proses rekapitulasi ini. Di Provinsi Papua Barat ada dua keterwakilan Orang Asli Papua di DPR – RI. Untuk Provinsi Papua Barat Daya seharusnya ada 3, tetapi fakta yang ada hari ini, tidak ada satu pun keterwakilan Orang Asli Papua, ” ujar Yanto Ijie.
Orang Asli Papua harus menjadi subjek, Yanto Ijie lanjutkan, jangan sampai OAP hanya menjadi objek semata.
“Wajib hukumnya Orang Asli Papua yang mewakili provinsi ini di DPR RI, ” tutur Yanto Ijie.
Memang diakui Yanto Ijie, untuk DPD RI ada 3 orang asli Papua. Dan itu sudah memenuhi harapan Fopera.
“Yang belum memenuhi harapan kami yakni untuk kursi DPR – RI. Kita berharap bisa ada diskresi dari KPU PBD, ” ujar Yanto Ijie.
