Semua Unsur di Kabupaten Merauke Mendeklarasikan Pemilu Damai Tahun 2024

Penandatanganan Deklarasi Pemilu Damai oleh semua unsur, Foto Getty/TN

TEROPONGNEWS.COM, MERAUKE – TNI, Polri, Pemda, Tokoh Agama, tokoh adat dan komponen masyarakat di Kabupaten melakukan deklarasi dalam rangka mewujudkan Pemilu Damai tahun 2024.

Deklarasi dipusatkan di Aula Kodim 1707/Merauke, Senin (12/2/2024) ditandai dengan penandatanganan kesepakatan Pemilu Damai oleh segenap pihak tersebut.

Komandan Kodim 1707/Merauke Letkol Inf Bayu Kriswanto mengatakan, TNI, Polri dan Pemda serta masyarakat bersinergi untuk menyepakati pelaksanaan Pemilu damai. Tujuan deklarasi untuk mengajak seluruh komponen masyarakat berpartisipasi menjadikan Pemilu damai dan mengajak semua pemilih berpartisipasi mengikuti pemilihan di TPS, sehingga tidak ada yang tidak ikut memilih.

“Tidak perlu ada kekhawatiran, kita hadir di sini. Kita menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Merauke agar Pemilu tetap berjalan aman dan lancar,” pungkas Dandim.

Bupati Merauke, Romanus Mbaraka juga menyampaikan harapan yang sama dan mengajak para pemilih melakukan kewajibannya di bilik TPS. Sebab bertolak dari Pemilu lima tahun lalu, partisipasi pemilih turun 15 persen. Padahal satu suara saja sangat menentukan pembangunan dan masa depan Indonesia dan Kabupaten Merauke.

“Kita berharap semua bisa datang coblos sehingga kita bisa dapat pemimpin sesuai dengan kehendak rakyat. Kita semua punya tanggungjawab mengajak sesama untuk memilih. Karena daerah dan negara ini maju kalau kita sukseskan dan ikut dalam Pemilu,” seru Romanus.

Sementara itu, Kapolres Merauke, AKBP I Ketut Suaranya menuturkan pesta demokritos tinggal menghitung waktu dan Merauke merupakan kabupaten yang melaksanakan Pemilu dari 500 kabupaten yang ikut. Ia mengedepankan tentang bagaimana caranya agar Kabupaten Merauke tidak masuk dalam sorotan kabupaten yang bermasalah dalam Pemilu.

“Maka peran semua pihak adalah menjaga kemanan dan kedamaian semua proses dan tahapan sehingga Pemilu bisa berjalan sesuai harapan,” tandasnya.

Kapolres Merauke menyoroti dua hal penting yang menjadi atensi bersama adalah sukses pelaksanaan dan sukses Kamtibmas. Sukses pelaksanaan menyangkut kesiapan SDM penyelenggara dan siap sarana para sarana dan masyarakat yang juga siap mendukung dan berpartisipasi dalam Pemilu. Para penyelenggara melakukan berbagai tahap sesuai ketentuan. Sedangkan 20 persen tersisa adalah di luar penyelenggara, yakni para elit partai, kontestan dan partai politik, tokoh-tokoh dan masyarakat. Menurutnya, kalau Parpol dan kontestan memiliki jiwa yang sejuk, damai dan berpolitik santun maka semua dipastikan aman.

Kedua, sukses kamtibmas adalah peran tokoh-tokoh untuk mengajak masyarakat menjaga situasi daerah tetap aman meski dalam perbedaan pilihan. “Siapapun jagoan anda kita tetap satu,” ajaknya.

Ditambahkan Kapolres Merauke bahwa lingkaran Pemilu untuk mensukseskan Pemilu terdiri dari KPU, Bawaslu, Pemerintah Daerah, TNI, Polri, media masa dan masyarakat. “Saya bangga dengan masyarakat di Merauke, karena tanah paling damai di Papua. Pertahankan bahwa tidak pernah ada ribut yang luar biasa di daerah ini,” imbuhnya.

Deklarasi Pemilu Damai di Kabupaten Merauke. Foto-Getty/TN

Ketua KPU Merauke, Rosina Kebubun menyebut KPU Kabupaten Merauke telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 162.942 DPT yang tersebar di 774 TPS dari 22 distrik 179 kampung dan 11 kelurahan. KPU teleh merekrut 5.818 KPPS yang akan bertugas di TPS.

“Hari ini adalah masa tenang bagi seluruh masyarakat dalam menimbang, memastikan dan menentukan pilihannya pada 14 Februari 2024. Untuk logistik Pemilu telah bergeser, dari 22 distrik telah sampai 19 distrik dan dua distrik lainnya dilakukan hari ini. Kami KPU siap melaksanakan Pemilu dan pastikan pelaksanaan pemilu 2024 tetap dilaksanakan 14 Februarib2024,” ucap Rosina.

Selalu Ketua KPU, Rosina mengatakan ada empat poin menuju Pemilu damai yakni profesional penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu Bawaslu yang tidak berpihak, peserta pemilu yang patuh aturan, masyarakat yang memiliki pemahaman dan pendidikan politik sehingga tidak mudah terprovokasi dan alat negara TNI dan Polri yang juga harus netral.