Ganjar Pranowo Janji Bakal Sejahterakan Gaji Guru PAUD

Ganjar saat menemui ratusan guru PAUD di kawasan Batang, Jawa Tengah, Selasa (16/1/2024) (Foto:Ist).

TEROPONGNEWS.COM, BATANG – Calon presiden (Capres) 2024 nomor urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan siap menaikkan gaji guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dikawasan Agro Wisata Selopajang Timur di Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, Jawa Tengah pada Selasa (16/1/2024).

Diketahui, saat ini gaji guru PAUD di banyak tempat di Indonesia jauh dari kata layak dan cenderung memprihatinkan.

“Pak Ganjar, mumpung ketemu bapak kami mau ngudhoroso. Mau wadul pak. Pertama soal status kami pak, kami ini di UU Keguruan tidak dianggap, kami ini guru apa pengasuh? Padahal kami punya kewajiban yang sama, tapi haknya tidak diberikan negara,” ucap Rondiyah, perwakilan guru PAUD di Batang ke Ganjar.

Rondiyah berharap Ganjar bisa memperjelas status guru PAUD agar sama dengan guru lainnya. Hal itu akan berdampak besar, khususnya terkait kesejahteraan.

“Kami juga minta bapak bisa memerintahkan Kades untuk optimalisasi dana desa bagi guru PAUD. Selama ini sudah pak, tapi nggak maksimal. Kami ini digaji Rp600 per tahun pak,” jelas Rondiyah.

mendengar hal itu, Ganjar sangat terkejut. Menurutnya, gaji guru PAUD Rp600 ribu setahun sangat tidak masuk akal.

“Dengan anggaran 20 persen dari APBN, gajinya Rp600 ribu dan itu setahun sih menurut saya kebangetan. Padahal mereka ini ujung tombak pendidikan awal generasi kita,” tegas Ganjar.

Ganjar menegaskan akan menyelesaikan itu dan akan memberikan keadilan. Anggaran pendidikan akan dioptimalkan termasuk untuk kesejahteraan guru dan guru PAUD harus masuk ke dalamnya.

“Ini yang harus kita selesaikan. Kalau Rp600 ribu setahun sih menurut saya tidak adil. Maka saya sudah minta hitung ada berapa guru Paud, kondisinya bagaimana dan kita harus berikan insentif yang layak pada mereka. Kita akan bereskan soal itu,” tegasnya.

Selain persoalan gaji, Ganjar juga mengatakan akan memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Sangat aneh ketika guru PAUD yang tugasnya menanamkan pendidikan karakter, kedisiplinan dan lainnya justru tidak dianggap oleh negara.

“Regulasinya juga harus ada perbaikan, sebab mereka tidak dianggap dalam undang-undang guru. Sinkronisasi dan harmonisasi regulasi penting dilakukan agar hak dan kewajiban guru PAUD juga terjamin,” pungkasnya.