TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pertemuan antara Prabowo Subianto dan Presiden Joko widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat membahas soal perizinan terkait anggaran belanja alat utama sistem pertahanan (Alutsista) dari pinjaman luar negeri yang ditingkatkan secara signifikan.
Ia menuturkan bahwa adanya keputusan tersebut dilihat dari langkah Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang telah diberikan pemerintah dari APBN, namun masih tetap melakukan utang luar negeri dalam periode 2020-2024 dengan jumlah sekitar 25 miliar USD atau setara Rp 385 triliun.
“Terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari US$20,75 miliar ke US$25 miliar. Itu yang kemarin disepakati,” ucap Sri Mulyani dalam konfrensi pers dikutip Teropongnews, Jumat (1/12/2023).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga menyebut kalau hal ini dilakukan berdasarkan pendapat dari Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto. Dikatakan kalau Prabowo merasa kebutuhan alutsista Indonesia saat ini masih belum cukup untuk menghadapi geopolitik dunia yang terjadi.
“Kemenhan menganggap kebutuhan sesuai kondisi alutsista dan kemudian ancaman serta peningkatan dinamika geopolitik dan geosecurity dan di sisi lain masih sesuai dengan rencana kita dari sisi perancanaan penganggaran jangka panjang,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan Presiden Jokowi juga diketahui menyetujui tiga rencana lain dari Kemenhan yang membutuhkan pinjaman luar negeri dengan jumlah 55 miliar USD yang akan berlaku selama 3 Sri Mulyani mengonfirmasi kalau kondisi tersebut akan berlaku selama 3 rencana strategi (renstra).
“Keputusan Bapak Presiden sebelumnya yaitu 55 miliar USD untuk memenuhi berbagai belanja alutsista dari pinjaman LN selama 3 renstra. Jadi dalam hal ini 2024 – 2029 nanti kemudian 2029 – 2034,” paparnya.
Sebagaimana diketahui, belanja dari kementerian yang dipimipin oleh Prabowo Subianto tersebut termasuk salah satu anggaran jumbo dalam APBN. Pada 2023, Kemenhan menerima anggaran pertahanan dan keamanan senilai Rp316 triliun.
Sementara dalam APBN 2024, Sri Mulyani menyisihkan Rp331,9 triliun untuk hukum dan hankam, termasuk di dalamnya untuk pengamanan Pemilu 2024.
