TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyoroti kenaikan anggaran yang terjadi di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menjelang Pemilu 2024 yang diduga sarat akan unsur politisasi.
Diketahui sebelumnya, Kenaikan anggaran jelang pelaksanaan Pemilu 2024 itu diungkapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Adapun sumbernya dari pinjaman luar negeri, yaitu sebesar USD 4 miliar atau setara dengan Rp 61,58 triliun.
Kenaikan itu baru disepakati saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada (28/11) lalu.
Salah satu perwakilan koalisi dari imparsial Gufron Mabruri menilai kenaikan anggaran di Kemenhan terjadi secara tiba-tiba dalam jumlah yang fantastis adalah tidak wajar.
“Mengingat, momentumnya jelang Pemilu 2024. Terlebih lagi, kenaikan anggaran itu terjadi pada kementerian yang menterinya adalah calon presiden yang berpasangan dengan anak dari Presiden itu sendiri,” kata dia dalam siaran persnya dikutip Teropongnews, Sabtu (2/12/2023).
Gufron menyebut kenaikan anggaran pertahanan negara secara tiba-tiba di tengah berbagai persoalan seperti tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, angka stunting dan kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit pascapandemi adalah langkah yang sangat janggal yang dilakukan oleh Pemerintah.
“Apalagi saat ini Menteri Pertahanan maju sebagai kandidat presiden sehingga tentunya akan sibuk mengurus urusan politik ketimbang urusan di Kementerian Pertahanan,” kata dia.
Gufron juga menilai sulit untuk mengukur efektivitas kenaikan anggaran pertahanan yang dilakukan di penghujung masa pemerintahan yang akan segera berakhir.
“Belum lagi, terdapat dugaan korupsi besar di Kemenhan pada proyek Komponen Cadangan dan alutsista,” kata dia.
Selama ini, kata Gufron, sektor pertahanan merupakan sektor yang tertutup, jauh dari transparansi dan akuntabilitas khususnya terkait dengan penggunaan anggaran.
“Hal inilah yang membuat sektor pertahanan menjadi sektor dengan dugaan penyimpangan anggaran yang tinggi karena tidak ada lembaga penegak hukum independen yang bisa masuk untuk menginvestigasi,” kata dia.
Gufron bersama anggota Koalisi berharap sebaiknya Pemerintah menunda kenaikan anggaran pertahanan ini karena sarat akan potensi penyimpangan dan kepentingan politik yang dilakukan pada masa akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Kenaikan anggaran secara signifikan di kementerian tertentu (Kementrian Pertahanan) yang dilakukan di tengah rendahnya akuntabilitas dan transparansi tentunya akan sangat potensial disalahgunakan,” pungkas dia.
