Soleman Dimara Tantang Kepala Kampung Wejim Timur Non Aktif Lapor Polisi

Soleman Dimara Tokoh Masyarakat Distrik Kepulauan Sembilan Kabupaten Raja Ampat, Foto IST/TN

TEROPONGNEWS.COM, WAISAI – Soleman Dimara menanggapi pernyataan Kepala Kampung Wejim Timur Non aktif Adolof Mambrasar di media online www.radaristana.com edisi Kamis (23/11/2023) dengan judul “Pergantian Kepala Kampung Wejim Timur, serta Perangkat baru tidak Bersyarat Hukum. PLT DPMK Mengakui Kesalahan tersebut,”.

Isi pernyataan dalam berita tersebut Kepala kampung Wejim Timur Nonaktif Adolof Mambrasar mempertanyakan prosedur menonaktifkan atau memberhentikan kepala Kampung, Sekretaris dan Bendahara yang menurutnya terlalu dini dan tidak sesuai dengan mekanisme hukum.

Kemudian didalam isi berita itu pun disebut oknum tokoh masyarakat Wejim Timur bernama SD yang sebelumnya berkoar koar di media mengatasnamakan tokoh masyarakat. Selain itu, salah satu pemuda bernama FD juga disebut perna melakukan penjualan Motor Jonson. Untuk itu kepala kampung non aktif mempertanyakan status FD yang saat ini diangkat menjabat sebagai Plt Sekretaris Kampung.

Menanggapi pernyataan tersebut, Soleman Dimara menjelaskan pergantian kepala kampung Wejim Timur dilakukan setelah Pemerintah Daerah melalui OPD teknis yang berkompeten dan berwenang dalam hal ini Inspektorat Raja Ampat mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait dugaan tindak pidana korupsi dana kampung di Kampung Wejim Timur tahun anggaran 2022.

Soleman mengatakan kepala kampung Wejim Timur Non aktif dan koleganya untuk menoleh ke belakang dimana pada tahun 2018 ada proses pergantian kepala kampung atas nama Apolos Dimara oleh kubu kepala kampung non aktif saat ini namun tidak dipersoalkan waktu itu karena kubu mantan Kepala kampung Apolos Dimara taat asas hukum dimana pergantian dirinya bersama rekan-rekannya berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat dan didapati ada temuan dugaan korupsi.

Hal yang sama dilakukan pada saat ini dimana kepala kampung Wejim Timur non aktif Adolof Mambrasar bersama tim pengelolaan dana kampung diganti berdasarkan hasil audit dalam dokumen LHP Inspektorat Kabupaten Raja Ampat. Lanjut Soleman, Mengapa sekretaris dan bendahara ikut diganti karena mereka adalah orang-orang yang secara bersama-sama dengan kepala kampung non aktif untuk membubuhkan tanda tangan pencairan anggaran tersebut, maka wajar di nonaktifkan.

Lebih lanjut dengan tegas pria kelahiran kepulauan sembilan itu menantang kepala kampung Wejim Timur Non aktif untuk melaporkan pencemaran nama baik ke Polisi.

“Setelah saya baca berita ini, mereka (kepala kampung non aktif) akan melakukan LP (Laporan Polisi) silahkan. Lakukan LP untuk nama baik (pencemaran nama baik) silahkan saja, tapi ingat, kami tidak buat LP karena kami tahan diri, tetapi itu (LP) yang diinginkan silahkan saja, kami juga buat LP balik terkait dugaan kerugian negara Rp 1,273.58.000, kita akan buat LP juga,” ucap Soleman Dimara.

Sebelumnya kata dia, Persoalan dugaan korupsi dana kampung di kampung Wejim Timur dirinya sudah berkordinasi dengan beberapa pihak terkait untuk melaporkan permasalahan ini ke ranah hukum, namun ada saran dan masukan dari pihak terkait sehingga kami menahan diri untuk melanjutkan permasalahan tersebut ke APH (Aparat Penegak Hukum).

Soldim, sapaan akrab Soleman Dimara mengatakan Kepada Kampung Wejim Timur Non aktif dalam redaksi pemberitaan menyebutkan pencemaran nama baik keluarga. Dia dengan tegas mengungkapkan “Berbicara soal dugaan korupsi tidak bisa bicara marga, ini bukan kita duduk bicara adat istiadat, bukan bicara mas kawin, jangan salah loh, justru kasus korupsi itu memalukan marga, jadi jangan bawah marga, kita bicara sesuai substansinya,” kata dia.

Ia menduga dibalik persoalan ini ada oknum yang bertopeng atau bersembunyi dibaliknya untuk mengiring opini atau mainset dari kepala kampung Wejim Timur Non aktif.

Lebih lanjut, kata Soleman. Kepala Kampung Wejim Timur Non aktif sudah bertemu dengan dia disalah satu cafe di pantai WTC pada Rabu (22/11/2023). Ada tiga hal penting yang dibahas dalam pertemuan kakak beradik itu. Yang pertama mereka minta persoalan ini tidak bole membias, kedua, aparat Kampung tidak boleh diganti, ketiga penyelesaian 4 unit rumah yang sedang dibangun dan belum selesai mereka minta untuk di tangani oleh Plt Kepala Kampung sekarang.

Namun dengan adanya statement yang baru muncul dimedia setelah pertemuan kakak beradik itu. Soleman kembali mempertanyakan anggaran tahap I Tahun 2023 yang sudah dicairkan mengapa sampai empat unit rumah tersebut belum terselesaikan.

Sebelum mengakhiri wawancara dengan media ini, Soleman Dimara dengan tegas mengatakan dirinya secara pribadi dengan kepala kampung Wejim Timur Non aktif punya relasi hubungan yang baik, namun ia menduga ada oknum yang sengaja bersembunyi dibalik kepala kampung.

“Saya lihat ini bukan kepala kampung, ini ada yang mainkan peran ini, apalagi bicara sampai saya ini punya kepentingan, iya saya punya kepentingan, saya caleg,” ungkapnya.

Saya tegaskan sekali lagi bahwa kasus korupsi akan menjadi asumsi APH (Aparat Penegak Hukum).

Klarifikasi FD yang disebut dalam berita

Sementara itu, FD yang disebut dalam berita tersebut meminta kepala kampung Wejim Timur Non aktif untuk membuktikan tuduhan terkait statement yang disebutkan dalam pemberitaan sebelumnya terkait motor Jonson.

” Saya minta kepala kampung membuktikan itu,” ucapnya singkat.