TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merespons salah satu program unggulan yang diusung oleh pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS) Lansia dan Dana Abadi Pesantren.
Menurut Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata, program KIS saat ini sudah mencakup sebagian besar lansia yang tidak mampu, terutama yang tidak memiliki dukungan keluarga. Oleh karena itu, Isa menilai program yang sudah berjalan saat ini dianggap sudah memadai dan tepat sasaran.
“KIS untuk lansia sebetulnya sebagian besar lansia kalau tidak dalam keluarga mampu sudah tercover,” kata Isa dalam konferensi pers APBN KiTA, Rabu (25/10/2023).
Lebih lanjut, Isa menjelaskan bahwa lansia yang berasal dari keluarga tidak mampu telah terdaftar dalam data program Keluarga Harapan (PKH) atau yang dikenal sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan telah otomatis menjadi penerima bantuan iuran (PBI) dari BPJS Kesehatan.
“Kalau kemudian nanti ada yang masih belum tercover dan sebagainya, itu sebenarnya adalah perbaikan pendataan yang akan kita (pemerintah) lakukan. Tapi seharusnya sih kita cukup dengan program yang ada sekarang ini (KIS),” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan semua pihak untuk merujuk kepada Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024. Menurutnya, program Dana Abadi Pesantren dan KIS yang juga ditujukan untuk lansia sudah termasuk dalam APBN tersebut.
“Dilihat saja APBN 2024 kan sudah diketok ya. Mengenai apa program-program, mungkin saya nggak sebut populis, tapi yang pemihakan kepada masyarakat. Itu sudah ditetapkan dalam UU APBN,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTA, Rabu lalu.
Sri mulyani menjelaskan saat ini pemerintah telah menyiapkan anggaran dana sosial untuk tahun 2024 dengan angka mencapai Rp 487 triliun untuk mengcover bantuan pendidikan, kesehatan, serta subsidi bagi lansia.
“Umpamanya anggaran perlinsos di 2024 kalau tidak salah Rp 487 triliun. Jadi nanti program seperti PKH, kartu sembako, PIP, KIP Kuliah, bantuan PBI untuk masyarakat tidak mampu termasuk lansia, bantuan subsidi listrik, subsidi energi, BBM, subsidi LPG, itu masih semuanya ada. Dana abadi juga disampaikan kita sudah punya dana abadi yang sekarang ini,” tambahnya.
Berkaitan dengan Dana Abadi Pesantren, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kemenkeu, Andin Hadiyanto, menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian integral dari dana abadi pendidikan yang saat ini mencapai Rp 106,1 triliun. Total dana abadi yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) adalah sekitar Rp 134,1 triliun. Untuk pesantren, anggaran tahun ini dialokasikan sebesar Rp 250 miliar.
“Pengelolaan programnya sendiri dikelola oleh Kementerian Agama, yang membiayai LPDP. Prosesnya sedang berjalan, saat ini sedang ada seleksi-seleksi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas dari santri dan juga para pembina santri, seperti program persiapan beasiswa, multimedia pesantren, penguatan pengambilan fatwa, dan lain-lain,” jelasnya.
Sebagai informasi, Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan beberapa program unggulannya jika terpilih, termasuk Dana Abadi Pesantren berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Selain itu, ia juga berjanji akan memperkenalkan kredit startup untuk generasi milenial, Kartu Indonesia Sehat (KIS) Lansia, dan kartu sehat anak untuk pencegahan stunting.
