TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mewujudkan Gerakan Selamatkan Pangan melalui sosialisasi “stop boros pangan” di wilayah Jakarta.
Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Suharini Eliawati dengan melakukan kerja sama dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) agar apa yang sedang diupayakan dapat terealisasikan.
“Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional melakukan Gerakan Selamatkan Pangan melalui sosialisasi stop boros pangan dalam hal pangan berlebih,” kata Suharini saat dikonfirmasi seperti dikutip TeropongNews, Jumat (27/10/2023).
Kemudian, Pemprov DKI Jakarta juga mengajak tim penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk mengelola pangan berlebih yang masih layak konsumsi dan berpotensi terbuang.
Selain itu, Suharini kembali menyampaikan pihaknya juga telah menjalin kerja sama dengan lembaga sosial seperti Food Bank of Indonesia (FOI).
“Food Bank of Indonesia (FOI) yang menjembatani antara masyarakat berlebihan makanan dengan masyarakat yang membutuhkan,” ujar Suharini.
Lebih lanjut, Pemprov DKI Jakarta juga membangun ketahanan pangan di seluruh wilayah. Sebab, saat ini ia mengaku ia tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan.
Adapun ketersediaan pangan di Provinsi DKI Jakarta sebesar 98 persen berasal dari pasokan luar daerah.
Dengan disahkannya perda ini, diharapkan dapat memberikan kepastian bahwa seluruh penduduk yang tinggal di Jakarta. Sehingga masyarakat tak mengalami kendala dalam memenuhi kuantitas ataupun kualitas pangan sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya.
Sebelumnya, Anggota DPRD DKI Israyani memberi saran bahwa Pemprov DKI Jakarta harus membangun bank makanan (food bank). Ini diperuntukan agar dapat mengelola pangan berlebih saat menjelang masa atau tanggal kedaluwarsa.
Saran tersebut, lanjut Israyani, soal Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan agar adanya aturan yang kuat. Guna pemanfaatan pangan terbuang lebih dioptimalkan.
“Perlu dibangun mekanisme semacam bank makanan untuk pengelolaan pangan berlebih ini agar bisa dimanfaatkan pada kelompok rentan atau rawan pangan di Jakarta,” kata Israyani di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (26/10/2023) kemarin.
