TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Negara (APBN) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Wahyu Utomo mengatakan rangka dari APBN 2024 dibentuk guna mendorong terciptanya transformasi ekonomi. APBN 2024 sendiri telah disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (21/9/2023) lalu.
Untuk itu, demi tujuan utama yakni mewujudkan visi Indonesia emas 2045, Pemerintah telah menetapkan pendapatan negara Rp 2.802,3 triliun, belanja negara sudah Rp 3.325,1 triliun dan defisit sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29% terhadap PDB.
“Kita ingin mengubah yang produktivitasnya rendah jadi tinggi. Kita ingin mengubah aktivitas ekonomi yang nilai tambah rendah, menjadi tinggi. Kita ingin mengubah brown economy menjadi green economy. Kita ingin mengubah narrow based menjadi growth based economy atau ekonomi yang lebih produktif,” ucap Wahyu dalam diskusi Bedah Anatomi APBN 2024 yang diadakan di Perpusnas RI, Jumat (22/9/2023) kemarin.
Wahyu mengungkap, sejumlah strategi jangka pendek dan menengah yang diterapkan pemerintah dalam mewujudkan transformasi ekonomi melalui APBN 2024. Sebab, hal tersebut memiliki maksud menjaga inflasi, menekan angka kemiskinan ekstrem dan stunting atau kekurangan gizi pada anak, lalu mendorong pertumbuhan investasi.
Oleh karena itu, dirinya kembali menekankan, inflasi perlu dikendalikan demi menjaga stabilitas ekonomi. Ia pun memastikan pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem turun jadi 0 persen sampai 1 persen pada tahun 2024.
“Kemudian, turunkan angka prevalensi stunting. Sekarang sudah 21%, target kita jadi hanya 14% di tahun 2024. Lalu kami akan mendorong investasi. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kuat, tidak bisa hanya mengandalkan konsumsi, ke depan harus menggairahkan investasi,” papar Wahyu.
Adapun strategi jangka menengah yang diterapkan pemerintah yakni mendorong transformasi sumber daya manusia (SDM), lewat APBN 2024, pemerintah berikhtiar mewujudkan SDM Indonesia yang unggul, produktif, inovatif, berintegritas dan sejahtera. Caranya yakni dengan menggalakkan alokasi APBN pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial,.
“Dengan pendidikan yang baik dan berkualitas, membuat orang menjadi lebih compatible dengan kemajuan, lebih inovatif, produktif. Dengan orang yang sehat badan dan jiwanya, lebih produktif. Ini human capital,” jelas Wahyu.
Kemudian, dalam hal infrakstruktur pemerintah juga menjadikan ini bagian penting dalam mengakselerasi terwujudnya transformasi ekonomi. Pemerintah juga berusaha meningkatkan nilai tambah atas sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, salah satunya lewat skema hilirisasi.
“Kita butuh infrastruktur yang mendukung transformasi ekonomi. Apa saja? ICT (teknologi informasi), energi, kemudian konektivitas ada bandara, pelabuhan, dan termasuk pangan,” tutur Wahyu.
“Kita gunakan agar SDA itu bernilai tambah tinggi. Harapannya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi, nyerap tenaga kerja. Akhirnya pertumbuhan bisa diakselerasi. Itu mengenai bagaimana transformasi ekonomi,” pungkasnya.
