TEROPONGNEWS.COM, RAJA AMPAT – Pemerintah Pusat diminta meninjau ulang rencana izin perusahan tambang yang direncanakan beroperasi kembali di Pulau Kawe dan Pulau Manoram Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya.
Karena kehadiran perusahan tambang yang dikelola swasta itu disebut akan memberikan berdampak negatif bagi masyarakat setempat, selain itu memberikan dampak kerusakan lingkungan yang akan di rasakan warga sekitar.
Hal ini dikatakan Direktur LSM Eco Raja Ampat Lestari (CORERI), Yulianus Thebu Minggu (17/09/2023). Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat era Pemerintahan Marinda Jilid II itu menyebutkan dari sisi ekonomi, kegiatan penambangan yang direncanakan di dua lokasi itu tidak berpengaruh besar terhadap pendapatan ekonomi masyarakat.
Pernyataan Yulianus Thebu yang tak lain merupakan salah satu putra maya pertama perintis konservasi di wilayah pusat segitiga karang dunia itu didasari atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat terdahulu hingga sekarang yang terus menaruh perhatian terhadap konservasi di wilayah itu demi pariwisata berkelanjutan.
Sehingga Pemerintah Kabupaten Raja Ampat pada Tanggal 24 Mey 2023 lalu di tetapkan oleh UNESCO sebagai UNESCO Global yang kemudian pada Tanggal 7-9 September 2023 lalu, Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati menerima Sertifikat tersebut pada acara The 10th Internasional Conference on UNESCO Global Geopark di Marracesh Maroko.
“Jadi untuk ijin tambang di Pulau Kawe dan Manoram Pemerintah tinjau kembali, bila perlu batalkan saja karena tidak akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat,” tegas Yulianus Thebu melalui sambungan WhatsApp.
Menurut Yulianus, pengelolaan keungan perusahan tambang oleh swasta berbeda jauh dengan yang dikelola BUMN. Sebut saja PT Gag Nikel yang berlokasi di Pulau Gag yang pengelolaan keuangannya di kontrol oleh negara bahkan KPK pun ikut mengawasi. Namun jika nantinya di Kawe dan Manoram yang diduga dikelola oleh pemilik modal ini, tentunya ini akan memberikan dampak buruk.
Lebih lanjut, Kata Yulianus Thebu, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa kita tidak perlu mengkhawatirkan kemungkinan menipisnya cadangan nikel karena masih banyak cadangan yang ada di Papua, Yulianus bertanya, dimana lokasi yang dimaksudkan Pak Menteri ini..? Jangan-jangan yang di maksud ini Raja Ampat.
