TEROPONGNEWS.COM, MAYBRAT – Pembangunan Pos Pemeriksaan Hasil Hutan yang dibangun Pemerintah Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat Daya disebut tidak tetap sasaran alias asal bangun karena lokasinya yang tidak strategis.
Pasalnya, Keberadaan Pos pemeriksaan hasil hutan itu dibangun tanpa melihat lokasi peredaran hasil hutan yang dilengkapi dokumennya sebagai syarat sahnya pengangkutan hasil hutan.
Tokoh intelektual perempuan aitinyo, Olfiana Kambu, SE yang diwawancarai media ini, Jumat (29/09/2023) mengatakan Pemerintah Kabupaten Maybrat asal bangun Pos. Ia menyebut, selain hambur-hambur uang, pos pemeriksaan hasil hutan diwilayah itu tidak ditempati oleh petugas.
“Pemerintah Maybrat dalam hal ini dinas terkait telah hambur hambur uang dengan melakukan pembangunan pos pos tersebut dengan tidak ditepati oleh pegawai kehutanan kabupaten maybrat,” kata Olfiana kambu.
Mirisnya, pembangunan pos yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Maybrat diduga asal dibangun tanpa melihat asas manfaat serta lokasi yang strategis sehingga manfaatnya dirasakan untuk kepentingan umum”.
“Pemerintah dalam melakukan pembangunan sudah seharusnya mempunyai perencanaan yang baik dengan meninjau lokasi apakah ini strategis atau tidak bukan main bangun saja,” lanjutnya.
Olfiana kambu merasa prihatin dengan petugas kehutanan yang setiap harinya melakukan pengecekan dokumen kelengkapan sahnya pengangkutan hasil hutan. Menurutnya lokasi strategis pembangunan pos yang seharusnya di bangun pada pertigaan Fratafen, Yukase, Bandara Kambuaya Kumurkek dan pertigaan Sorong Selatan – Maybrat.
Menurutnya jika pegawai kehutanan melakukan pengecekan dokumen di tempat tersebut harus dibangun pos pos baru mengingat pegawai kehutan membutuhkan tempat peristirahatan dan tempat penyimpanan dokumen kelengkapan kerja.
