TEROPONGNEWS.COM, MERAUKE – Lokakarya dan pelatihan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) dalam rangka kebijakan ramah hutan melalui Multi Stakeholder Forum (MSF) menghadirkan kepala distrik, kepala kampung, SKPD dan stakeholder terkait.
Kebijakan TAKE merupakan upaya pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, pelestarian hutan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat. Masyarakat adat yang masih hidup bergantung pada alam justru belum menyadari akan dampak kehidupan selanjutnya jika sumber daya alam tidak dikelola dengan baik.
Salah satu contoh penjualan kayu hasil hutan yang dilakukan masyarakat adat secara besar-besaran tanpa adanya reboisasi, justru malah tidak mendapatkan hasil kembali ke depannya. Sehubungan dengan itu, sebagai bagian dari upaya mendorong pengelolaan lingkungan dan kehutanan yang berkelanjutan di Kabupaten Merauke, Yayasan Wasur Lestari Papua (YWLP) bekerja sama dengan Pusat Telaan dan Informasi Regional (PATTIRO) dan BAPPEDA dan LITBANG Kabupaten Merauke menyelenggarakan lokakarya dan pelatihan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE), Selasa (1/8/2023) di Halogen Hotel Merauke.
“Kegiatan ini merupakan bagian dari program Promosi Kebijakan Ramah Hutan Melalui Kegiatan Multi Stakeholder Forum (MSF). Program ini bertujuan mendorong kebijakan dan praktik pengelolaan hutan dan lahan yang lestari,” kata Direktur Eksekutif Yayasan Wasur Lestari Papua (YWLP) Paschalina Rahawarin dalam laporannya.
Pelaksanaan skema ini tentunya harus didukung sebagai wujud kepedulian terhadap ancaman lingkungan hidup yang sering dan sedang berlangsung. Betapa pentingnya mewujudkan program kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam perlindungan lingkungan hidup tidak hanya semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pemerintah kampung tetapi juga dukungan dari masyarakat adat
Ada empat poin tujuan dari kegiatan ini yaitu,
- Mensosialisasikan konsep dan praktik penerapan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) sebagai bagian dari agenda mendorong pengelolaan lingkungan dan kehutanan yang berkelanjutan.
- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) yang dialokasikan ke masing- masing kampung berbasis pemerataan dan keadilan.
- Mengidentifikasi indikator maupun variabel yang digunakan dalam menghitung Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) berdasarkan kondisi di Merauke, dan
- Membangun kerja dengan para pihak dalam mendorong transfer anggaran sama berbasis ekologi melalui TAKE di Kabupaten Merauke.
Direktur Pattiro, Bejo Untung menyampaikan apresiasi para pemangku kepentingan yang telah hadir dalam kegiatan ini, sebab dengan hadirnya PPS menjadi satu kesempatan sekaligus tantangan untuk membangun Merauke dalam berbagai aspek. Baik Pattiro maupun YWLP punya misi yang sama dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih baik terutama mendorong kemajuan pembangunan di daerah.
“Kami Pattiro sering kali berdiskusi dengan Kementerian Keuangan, Kemenag dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendorong agar pembangunan lingkungan hidup yang disertai dengan dukungan anggaran bisa diimplementasikan secara optimal di daerah. Karena situasi sekarang ini terjadi perubahan iklim, peningkatan intensitas emisi carbon sudah meningkat sehingga perlu kita lakukan upaya untuk pencegahan atau penanggulangan terkait perubahan iklim,” ucap Direktur Pattiro.
Dikatakan, dalam waktu tiga hari loka karya akan berdiskusi tentang upaya pembangunan bisa diimplementasikan di tingkat kampung.
Bupati Merauke, Romanus Mbaraka menyampaikan semua pihak perlu mempelajari perubahan regulasi anggaran dan rasionalisasi anggaran. Untuk itu peserta kegiatan berpartisipasi dalam diskusinya karena akan berdampak pada alokasi anggaran untuk lingkungan hidup.
“Jadi untuk mendapat anggaran harus ada indikator, salah satunya ramah lingkungan harus baik. Karena itu keseimbangan lingkungan dalam pembangunan menjadi hal yang sangat penting dan harus mendapat perhatian khusus,” ujar Romanus.
