TEROPONGNEWS.COM, AMBON – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon terus berupaya, untuk membangun kesiapan yang sistematis dan terpadu, dalam hal penyelenggaraan kebencanaan khususnya yang menitikberatkan pada pencegahan dan kesiapsiagaan.
Demikian disampaikan Sekretaris Kota (Sekkot) Agus Ririmasse, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten III, Rina Purmiasa, ketika membuka kegiatan Semiloka Dokumen Rencana Kontingensi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Kota Ambon, yang berlangsung Selasa (22/8/2023), di Ruang Rapat Vlissingen Balai Kota Ambon.
“Kesiapsiagaan itu sendiri tidak semata hanya pekerjaan rumah bagi instansi pemerintah yang berkewenangan mengatasi masalah kebencanaan, namun harus dipandang sebagai tugas bersama sebagai pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media,” ujarnya.
Dikatakan, pelaksanaan kegiatan Semiloka hari ini, merupakan salah satu bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan Rencana Kontigensi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami tahun 2023, yang diinisiasi oleh Indonesia Disaster Resilence Initiatives Project (IDRIP) pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Disamping itu, Semiloka ini juga menjadi sarana uji publik terhadap dokumen rencana kontingensi yang telah disusun, dan akan disosialisasikan kepada seluruh stakeholder dalam urusan penanggulangan, sebagai pedoman penanggulangan bencana tsunami yang diakibatkan oleh gempa bumi
“Semiloka ini dilaksanakan guna mematangkan kembali kesepakatan yang sudah tersusun dalam rencana kontingensi, serta untuk mendapatkan pemahaman yang baik oleh semua pihak terkait dalam hal ini OPD di lingkup Pemkot Ambon, serta pihak-pihak lain yang terlibat,” jelas Ririmasse.
Olehnya itu, diharapkan keseriusan semua peserta dalam mengikuti Semiloka ini, sehingga menghasilkan dokumen akhir rencana kontingensi bencana gempa bumi dan tsunami, yang bermanfaat bagi Pemkot dan masyarakat Kota Ambon.
Pemkot Ambon, lanjutnya, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada BNPB, yang telah menetapkan kota Ambon dan 30 kabupaten/kota, untuk pelaksanaan Program IDRIP.
“Melalui penetapan ini tentunya dapat meningkatkan kapasitas daerah, dalam mengurangi resiko bencana gempa bumi dan tsunami,” harap Ririmasse.
