Scroll untuk baca artikel
Example 525x600
Example floating
Example floating
Example 728x250
Berita

Harap JIS Dikelola Dispora Bukan Jakpro, DPRD DKI: Ini Bicara Minyak dan Air, Tidak Ketemu!

×

Harap JIS Dikelola Dispora Bukan Jakpro, DPRD DKI: Ini Bicara Minyak dan Air, Tidak Ketemu!

Sebarkan artikel ini
Jakarta International Stadium (JIS) bakal menjadi salah satu opsi untuk pagelaran Piala Dunia U-17 di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Selasa (4/7/2023). (Foto : Pierre Ombuh/TN).
Example 468x60

TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono memiliki harapan agar Jakarta International Stadium (JIS) dapat dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Seperti diketahui, hingga saat ini JIS dibangun dan dikelola oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yakni Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Gembong menjelaskan, Jakpro merupakan BUMD yang berorientasi demi keuntungan. Dalam hal ini diperuntukan menjalankan roda bisnis, yang dinilai kurang cocok untuk mengelola stadion sepak bola atau gelangang olahraga lainnya serta tempat budaya.

Example 300x600

“Jakpro sebagai perusahaan daerah yang kita tugaskan untuk mencari profit. Apakah dengan sekarang mengelola JIS dan TIM akan menguntungkan bagi Jakpro? itu hanya menggerogoti keuangan Jakpro sendiri,” kata Gembong kepada wartawan di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2023).

Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta ini menambahkan seharusnya Jakpro hanya ditugaskan dalam pembangunan JIS. Setelah selesai, pengelolaannga sudah sepatutnya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dispora.

Kemudian, dirinya mengungkapkan bahwa sebelumnya ia sempat meminta Kepala Dispora untuk berani mengajukan permintaan agar dapat mengelola JIS. Pola seperti ini, lanjut Gembong, yang harusnya dapat dilakukan oleh Pemprov DKI.

“Katakan lah Jakpro kita tugaskan untuk bangun, ketika sudah dibangun balikan lagi kepada Pemprov DKI. Harusnya begitu,” tambah Gembong.

Lebih lanjut, Gembong menuturkan, Fraksi PDIP telah berdiskusi untuk mendorong Pemprov DKI agar meringankan beban Jakpro. Sebab, bisnis Jakpro tak sesuai dengan kegiatan di JIS.

“Saya sudah mendiskusikan di internal Fraksi PDIP supaya pola penugasan berubah. Pertama, pola penugasan BUMD tidak boleh keluar dari core bisnis. Bicara Jakpro bicara untung rugi. Maka ketika Jakpro mengelola JIS ini bicara minyak dan air yang tidak akan ketemu,” tandasnya.

Example 300250
Example 120x600