TEROPONGNEWS.COM, AMBON – Pemerintah Kota Ambon mengikuti Verifikasi Lapangan Hybrid Kota Layak Anak (VLH KLA), yang digelar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA), secara online melalui Zoom Meeting, di Ruang Rapat Vlisingen Balai Kota Ambon, Rabu (7/6/2023).
Kegiatan ini dihadiri oleh PJ Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, dan didampingi Kepala Dinas P3AMD, Meggy Lekatompessy bersama pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkot Ambon.
PJ Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena yang ditemui usai kegiatan tersebut mengungkapkan, dari evaluasi yang dilakukan ada beberapa hal yang masih harus diperbaiki selama dua hari ini, sebelum nantinya akan diumumkan hasil akhirnya oleh Kementerian PPA.
“Inikan evaluasi penilaian kota layak anak. Jadi, setelah kami memasukan atau menjawab indikator 5 cluster, sampai dengan menyesuaikan regulasi dari pusat sampai ke daerah. Namun, memang diakui masih ada banyak kekurangan, bagaimana kita belum mampu mendokumentasikan dan mencatat apa yang sudah kita lakukan,” ungkapnya.
Menurut Wattimena, dalam rangka mewujudkan KLA, pemenuhan 5 cluster indikator tersebut tak hanya dilakukan oleh Pemkot Ambon semata, tetapi juga masyarakat, dan lembaga sosial harus memiliki peran dalam hal tersebut.
“Kita harus membangun sinergitas dengan lembaga akademisi, LSM untuk memperjuangkan pemenuhan hak anak di kota ini. Yang terpenting, kita harus memberikan ruang belajar dan ruang bermain anak lebih banyak, untuk memenuhi indikator-indikator yang disampaikan oleh tim penilai,” ujar Wattimena.
Sementara itu, Kepala Dinas P3AMD, Meggy Lekatompessy mengaku, Kota Ambon telah melewati tiga bentuk penilaian, yakni evaluasi mandiri, hasil evaluasi mandiri berupa verifikasi tingkat provinsi, dilanjutkan ke tingkat Kementerian PPA, dan yang baru diselesaikan VLH.
“Jika dibandingkan dengan 2 tahun lalu, sudah ada peningkatan. Tapi ada yang masih diperbaiki dalam dua hari ke depan, setelah ini akan ada penilaian kembali oleh Kementerian PPA, dengan penyampaian hasil verifikasi dari kementerian kepada kami,” ujarnya.
Lekatompessy mengungkapkan, berdasar penilaian dan catatan tim penilai yang akan diperbaiki tersebut, maka akan terjadi peningkatan angka yang dialami oleh Kota Ambon.
“Intinya apa yang terbaik bisa kami lakukan. Predikat atau juara atau apapun namanya, itu adalah bonus. Yang paling penting pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak bisa dilakukan secara bersama, baik pemerintah, masyarakat, usaha maupun media,” tutup Wattimena.
