TEROPONGNEWS.COM, MERAUKE – Dalam menyusun rencana anggaran dan program (RAP) Otsus tahun 2024, para OPD Pemkab Merauke ditekankan memperhatikan perubahan aturan yang berkaitan dengan Otsus di Papua, sehingga dapat disesuaikan dengan pelaksanaan program mendatang.
Pernyataan ini disampaikan Wakil Bupati Merauke, H. Riduwan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Otonomi Khusus tingkat Kabupaten Merauke, Senin (3/4/2023) di Bappeda-Litbang setempat.
“RAP Otsus menjadi perhatian bersama untuk dibahas karena banyak terjadi perubahan baru yang perlu disesuaikan. Kita harus jeli dalam diskusi terutama perubahan aturan. Perlu bersinergi dengan Papua lain, apa lagi kita masih provinsi baru,” ujar Wabup.
Disebutkan, dana Otsus untuk 2023 senilai Rp. 2,15 triliun. Dipastikan untuk 2024 nanti tidak jauh dari alokasi 2023. Untuk itu para OPD diminta lebih prioritas dalam perencanaan dengan berbasis data, sebab peruntukannya khusus untuk Orang Asli Papua (OAP). Tujuannya agar tepat sasaran dan ada peningkatan dalam sisi ekonomi, kesehatan dan pendidikan OAP.
Dikatakan, di kampung-kampung masih terdapat rumah tidak layak huni, tidak memiliki MCK maupun air bersih. Selain itu, kesehatan dan pendidikan banya ditemukan persoalan meski ada saran dan prasaran namun tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Peningkatan ekonomi masyarakat masih perlu diseriusi agar mereka mampu mandiri.
“Ini yang kita fokuskan. Makanya hadirnya dana Otsus adalah untuk percepatan pembangunan Orang Asli Papua. Tapi kemiskinan ekstrem ada di sana, percuma ada dana Otsus kalau kemiskinan masih terjadi,” imbuhnya.
Klasifikasi pembagian dana Otsus adalah 20 persen untuk kesehatan dan 30 persen spesifik pendidikan. Fakta di lapangan banyak sekolah di kampung tidak berjalan, tidak ada guru, tanpa ada aktivitas belajar mengajar, namun siswa diluluskan begitu saja.
“Diharapkan dengan dana Otsus ini keberpihakan kita lebih fokus pada OAP karena mereka masih sangat butuh perhatian kita. Tidak perlu memikirkan yang tinggi tapi mulailah dengan hal kecil dan memberikan dampak kemajuan,” tegas Riduwan.
Di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat butuh pelatihan, peningkatan ketrampilan agar mereka dapat tingkatkan perekonomian keluarga. Catatan khusus disampaikan Wabup, bahwa peningkatan jumlah anak amibon atau anak terlantar di Merauke terjadi karena SDM orang tua yang masih lemah sehingga tidak peduli dan tidak mampu merawat anaknya.
“Jangan salahkan anak, makin besar makin liar karena tidak terbina, dididik dan diarahkan dari kecil. Oleh karena itu melalui musyawarah ini kita berpikir secara global dan secara teknis untuk peruntukan dana Otsus lebih meningkatkan kemajuan OAP di Papua Selatan dan menekan berbagai kegagalan yang masih terjadi.”
