TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS), Naufal Firman Yursak memberikan klarifikasi soal dugaan penyalahgunaan wewenang yang di lontarkan kepada dirinya. Hal ini terjadi usai beberapa warga Apartemen Taman Rasuna (ATR), melakukan audiensi di Gedung DPRD DKI, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (27/3/2023).
Naufal menjelaskan soal pajak yang dibayarkan oleh ATR, merupakan pajak penghasilan dari ATR (menjadi Ketua Pengurus) bukan pajak penghasilan pribadi. Meskipun demikian untuk mencegah terjadinya polemik, ia tetap mengembalikannya.
“Gaji utama saya di luar apartemen sudah dibayar pajaknya, kemudian ada tambahan penghasilan dari apartemen yang menyebabkan kurang bayar pajak. Maka dari itu dibayarkan oleh apartemen sebesar Rp 16 juta. Dan karena hal tersebut menimbulkan polemik di apartemem maka uang Rp 16 juta itu sudah dikembalikan ke apartemen,” kata Naufal saat didampingi oleh pengurus ATR yakni Gerry A, Liem BS, Slamet Aditya, Anton P, di kawasan, Menteng Jakarta Pusat, Selasa(28/3/2023).
Kemudian, terkait Tunjangan Hari Raya (THR) yang diterima oleh pengurus. Naufal kembali menjelaskan ini merupakan keputusan tertinggi dalam organisasi apartemen terdapat pada Rapat Umum Anggota (RUA) dan Rapat Pengurus.
“Di apartemen ada dua keputusan tertinggi yang bisa diambil pertama dalam Rapat Umum Anggota (RUA) dan dalam Rapat Pengurus, itu tercantum pada ADART,” kata Naufal
“Rapat pengurus memutuskan ada THR untuk pengurus dan pengawas tetapi karena berpotensi menjadi polemik maka seluruh THR tersebut oleh pengurus dikembalikan,” sambungnya
Lebih lanjut, untuk asuransi kesehatan, Naufal menegaskan tidak menyalurkan dana kepada pihak ART dan gunakan uang pribadi dalam pembayarannya.
“Asuransi di apartemen diberikan kepada semua karyawan, pengurus dan pengawas. Sejak awal sampai hari ini, saya tidak pernah pakai asuransinya. Saya punya asuransi pribadi yang saya bayar sendiri,” tuturnya.
Kemudian, Naufal mencontohkan saat penanganan pandemi dimana keputusan banyak yang diambil oleh Pengurus.
“Contoh saat pandemi covid mengalami trend kenaikan kasus yang signifikan, kami selaku pengurus memutuskan pasang wastafel, hand sanitizer, bentuk tim tanggap covid, kerjasama dengan ambulan dan lain sebagainya, dan apakah itu ada di RKAT? tidak, tetapi pengurus harus ambil kebijakan terkait hal tsb,” jelasnya
Untuk selanjutnya, Naufal menerangkan bahwa pihak P3SRS ATR telah mengirimkan surat untuk audiensi dengan DPRD DKI Jakarta guna menjelaskan situasi yang sebenarnya. Dimana tak ada penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan ATR
“Kita juga telah mengirimkan surat ke Ketua DPRD DKI Jakarta untuk melakukan audiensi menjelaskan kondisi sebenarnya dan harapannya semua ini menjadi jelas,” tuturnya
Naufal juga mengungkapkan bahwa tugas pengurus dan pengawas memang untuk menjaga dana warga agar tersalurkan dengan baik dan akuntabel demi kepentingan warga juga.
“Kita berangkat dari spirit bagaimana caranya tidak ada penyelewengan pada uang warga, kita jagain ini sama-sama, karena ATR ini rumah kami, rumah kita bersama,” ungkap Naufal.
“Maka dari itu intinya tak benar ada penyalahgunaan wewenang, semua keputusan yang diambil pengurus insya Allah tidak ada yang melampaui aturan, semua sudah sesuai dengan aturan yang berlaku,” tandasnya.
Diberitakan TeropongNews sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menerima aduan dari beberapa penghuni Apartemen Taman Rasuna yang berada di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, soal Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL).
Permasalahan ini timbul ketika Naufal yang dulunya merupakan mantan Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) saat Anies Baswedan masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
“Jadi ini sebetulnya urusan internal Apartemen Taman Rasuna Said, tapi disini dia meminta waktu audensi dengan saya, saya terima, ada beberapa permasalahan pengelolaan yang pastinya sih IPL,” ujar Prasetyo usai melakukan audiensi di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (27/3/2023).
