Pemkot Gunakan Pendekatan Pastoralia Politik Tuntaskan Masalah di Pasar Mardika

PJ Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, saat menerima para pedagang dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), yang menggelar aksi demonstrasi di Balai Kota Ambon, Rabu (8/3/2023) siang. Foto-Ist/TN

TEROPONGNEWS.COM, AMBON – PJ Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena menegaskan, untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di Pasar Mardika, maka Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon lebih memilih untuk menggunakan pendekatan pastoralia politik, ketimbang menggunakan “tangan besi”.

Demikian ditegaskan Wattimena, menanggapi maraknya tuntutan pembubaran Asosiasi Pedagang Mardika Ambon (APMA), termasuk oleh para pedagang dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), yang menggelar aksi demonstrasi di Balai Kota Ambon, Rabu (8/3/2023) siang.

“Pendekatan pastoralia politik, yakni lewat diskusi, sharing, mencari jalan keluar, sebelum pengambilan keputusan. Asosiasi pedagang yang ada di Pasar Mardika mesti kita jaga. Tidak bisa gunakan tangan besi. Kebijakan pembongkaran Pasar Lama dan Pasar Gambus, itu semua pendekatan pastoralia politik. Para pedagang yang ditertibkan, dapat menerima dengan baik, bahkan membongkar lapaknya sendiri,” ujar dia.

Para pedagang Pasar Mardika dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), saat menggelar aksi demonstrasi di Balai Kota Ambon, Rabu (8/3/2023) siang. Foto-Ist/TN

Menurutnya, semua asosiasi pedagang di Pasar Mardika harus dirangkul sebagai kepanjangan tangan Pemkot Ambon, untuk mengontrol para pedagang. Pasalnya, Pemkot Ambon tidak memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang bertugas mengurusi pasar.

“Pemkot tidak bisa tiap hari mengontrol pedagang kecuali kita memiliki BUMD, dan syarat pembentukan BUMD kalau aset adalah milik pemkot. Pasar Mardika kan bukan milik pemkot, jadi tidak bisa membentuk BUMD. Karena itu, kita butuh asosiasi untuk mengkoordinir pedagang,” pungkas Wattimena.

Menurutnya, selama menjabat Wali Kota, dirinya dapat membangun komunikasi yang baik dengan para pedagang, melalui koordinasi dengan ketua-ketua asosiasi.

“Kita memiliki grup komunikasi namanya Sapa Kaka, yang merupakan inovasi penertiban pasar oleh Satpol PP, yang didalamnya ada ketua asosiasi pedagang, asosiasi sopir angkot, juga ada aparat kepolisian dan TNI, sehingga ketika terjadi masalah kita mudah untuk berkoordinasi,” ungkap Wattimena.

Terkait desakan pembubaran APMA, Wattimena menilai, asosiasi dibawah pimpinan Alham Valeo tersebut sebelumnya telah melangkahi pemkot, terkait pembangunan lapak di dalam Terminal Mardika, dan telah diberikan peringatan keras oleh pihaknya.

“Dari peristiwa itu, pemkot merasa dilangkahi. Karena itu, saya sampaikan kalau terjadi lagi seperti itu maka asosiasi ini saya bubarkan. Artinya, setelah kejadian itu APMA tidak lagi melangkahi, maka ya jangan dibubarkan. Mereka kan juga ada untuk membantu Pemkot Ambon,” tandas Wattimena.

<