TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari menyebut ditunjuknya Kalimantan sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN) terbilang tidak memenuhi standar keamanan bagi calon penghuni nanti. Ia meminta pemerintah untuk mengkaji ulang Undang-Undang (UU IKN) yang telah disusun karena masih jauh dari kata sempurna.
“Nah tidak ada juga ketegasan dalam undang-undang itu Jakarta mau dijadikan apa,” ucapnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/3/2023).
Pria yang juga aktivis ini, menilai alasan pemerintah untuk memindahkan Ibukota dari Jakarta ke Kalimantan tidak memiliki urgensi yang mendesak. Hal ini terlihat saat pemerintah kurang menyoroti progres jalannya pembangunan IKN kepada publik.
“Bisa ditunjukan bagaimana proses keberkalaan pemindahan itu. Mereka sendiri ragu kita dipaksa yakin kalau target pemerintahan nya ga jelas,” tegasnya.
“Karena proses pembentukan undang-undang ini sendiri ragu bisa jadi karena faktor kajian gaada atau dibuat asal-asalan,” sambungnya.
Lebih rinci Feri menjelaskan kurangnya dukungan masyarakat terhadap mega proyek di era kepemimpinan Presiden Jokowi ini karena diduga memiliki unsur politik. Hal ini terlihat saat pemerintah merevisi UU IKN karena beberapa alasan, padahal baru satu tahun masuk dalam Undang-undang No 3 Tahun 2022.
“Pembentuk undang-undang juga tidak termasuk soal kapan mau di pindahkan, Jadi wajar masyarakat ragu kepada IKN,” pungkasnya.
Diketahui Indonesia sedang membangun IKN yang akan menjadi ibu kota baru Indonesia menggantikan Jakarta. Menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, IKN akan mengusung kota yang berkonsep modern, kota pintar, dan kota ramah lingkungan. Pembangunan ibu kota baru ini diperkirakan rampung secara keseluruhan pada 2045 dengan kebutuhan biaya diperkirakan mencapai Rp466 triliun.
