TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengadakan pertemuan dalam memberikan arahan khusus kepada jajaran pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN), di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, pada Senin (6/3/2023).
Dalam rangka pencegahan penyebaran radikalisme di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang bekerja sama dengan BNPT, Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyampaikan arahan ini sebagai bentuk tindakan pencegahan akan berguna untuk melindungi seluruh warga Jakarta untuk tercptanya suasa aman dan tentram dikalangan masyarakat.
Ini juga sebagai bentuk meminimalsir potensi paham radikal dan penganggulangan terorisme di Ibu kota menjelang pemulu 2024 nanti. Lalu, Pj Gubernur Heru kembali menyampaikan pentingnya memperhatikan semua potensi hambatan yang mungkin muncul, sekecil apa pun itu, sebab jika dibiarkan masalah tersebut bisa menjadi lebih besar dan berdampak pada masyarakat
“Hal ini juga sering saya diskusikan dengan BNPT terutama saat G20. Saya ingin warga dan masyarakat di DKI Jakarta aman dari segala sisi ancaman yang tidak kita duga,” kata Pj. Gubernur Heru dalam keterangannya dikutip TeropongNews, di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, pada Senin (6/3/2023).
Untuk itu, Pj. Gubernur Heru berharap jajaran pejabat ASN Pemprov DKI Jakarta dapat memiliki visi yang sama dengan BNPT melalui arahan dan kesepahamanan yang jelas dalam mencegah potensi penyebaran paham radikalisme tersebut.
Di sisi lain, Kepala BNPT, Komjen Pol. Boy Rafli Amar menjelaskan, pentingnya peran ASN seperti halnya unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri) sebagai garda terdepan dalam menjaga sistem konstitusi negara agar terhindar dari paham radikalisme. Selain itu, Indonesia juga menyadari perkembangan geopolitik dunia, di mana harus memakai kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif.
“Tentunya (Indonesia) harus bersahabat dengan semua pihak (negara lain). Tetapi kita harus menyadari dinamika kehidupan dunia ini tidak lepas dari pertarungan geopolitik, di mana negara-negara kuat yang punya maksud dan bahkan kepentingan, bisa saja sejalan dengan kepentingan negara kita. Bahkan bisa tidak sejalan dengan sistem nilai yang kita bangun, yang pada intinya ingin mempengaruhi kehidupan kita,” jelas Kepala BNPT Boy Rafli Amar.
Ia turut menambahkan pentingnya pembekalan terkait pendidikan Pancasila bagi pemuda di sekolah-sekolah. Ia menyarankan, untuk lebih menarik perhatian, pendidikan Pancasila dapat diberikan di taman-taman seperti Tebet Eco Park dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta.
“Pada akhirnya jika ada pihak yang mencoba memasukkan nilai yang tidak sejalan dengan Pancasila, maka diharapkan peran ASN khususnya di Jakarta untuk terus bisa menjaga bersama nilai kemanusiaan yang berlandaskan pada persatuan. Semoga unsur TNI, Polri, dan ASN, bisa bersinergi dalam menjaga kedamaian dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat,” pungkasnya.
Dalam kesempatan ini Sekda DKI Jakarta Joko Agus Setyono, Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Budaya Marullah Matali beserta jajaran yang terdiri dari para Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Biro, hingga para Dirut BUMD turut hadir dan menyimak arahan dari BNPT.
