CBA Beri Saran: Pembayaran Pajak Pakai Sistem Online

Direktur Eksekutif Center for Budget Analisis (CBA) Uchok Sky Khadafi (kiri) dan Peniliti Formappi Lucius Karus (kanan). (Foto : ig/uchok_sky).

TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Center for Budget Analisis (CBA) Uchok Sky Khadafi, menyebut jika wacana pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terlaksana. Segala bentuk pembayaran pajak yang dilakukan masyarakat lebih baik menggunakan sistem non tunai.

“Setelah ini dipisahkan itu harus membuat yang namanya pajak online, artinya semua orang saat bayar pajak itu harus di onlinekan,” ujar Uchok saat dihubungi TeropongNews di Jakarta, pada Jumat (17/3/2023).

Kemudian, Uchok menjelaskan pembayaran pajak online ini adalah bentuk transparansi. Supaya masyarakat mengetahui lebih jelas, kemana dana pajak itu disalurkan.

“Itu harus tercatat dalam negara, kemudian diketahui oleh yang punya pajak. Kalau sekarangkan kita bayar pajak nih, tapi kan kita enggak tau sampai atau enggak tuh pajak kita itu ke negara, enggak ada yang tahu,” kata Uchok.

“Itu yang harus dikembangkan kementerian perpajakan nanti,” tegas dia.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad mengadakan konferensi pers untuk mengusulkan agar DJP dipisah dari Kemenkeu.

Kemudian, Fadel mengungkapkan wacana pemisahan ini sudah ada sejak dari zaman pemerintah-pemerintahan era sebelumnya. Sejak dirinya menjadi Ketua Komoisi XI di DPR RI yang membidangi keuangan.

Maka dari itu, Fadel sangat mengkritik gaya kehidupan dari para pegawai Kemenkeu, ditambah sekarang adalah zaman era digital. Masyarakat dapat mengkritik secara langsung, jika gaya hidup hedon para pegawa tersebut diumbar ke Media Sosial.

“Enggak, enggak pantas itu, udah ga benarlah masa begitu, itu kan sombong,” kata Fadel di Gedung Nusantara III MPR, Jakarta, pada Jumat (17/3/2023).

“Kalau punya gunakan yang baik, kasih orang-orang miskin yang butuh, kasih ke pesantren,” tegas Fadel.

Perlu diketahui, ini adalah buntut terkuaknya harta kekayaan dari salah satu pegawai Kemenkeu, Rafael Alun Trisambodo senilai 56,1 miliar. Yang merupakan eks pejabat DJP Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta Selatan.