Rapat Bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta, Food Station Pastikan Stok Beras Terkendali

Rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta bersama PT. Food Station Cipinang Jaya, di Jakarta, Rabu(8/2/2023). (Foto : DPRD DKI Jakarta).

TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Jelang bulan suci ramadan, Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta mengimbau PT. Food Station Cipinang Jaya, tetap menjaga stabilitas kebutuhan pokok terlebih khusus beras. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi kelangkaan dan melonjaknya harga di pasaran.

Hasan Basri Umar selaku anggota Komisi B berkata, kenaikan harga beras terus terjadi dan masyarakat resah dibuatnya.

“Masyarakat itu sekarang tahunya harga beras itu selalu naik. Jadi kalau boleh Jangan sampai pas bulan Ramadan itu harganya semakin tinggi, kemudian stoknya berkurang. Pengalaman kelangkaan minyak goreng kemarin harus jadi pelajaran. Jangan sampai masalah minyak itu merembet juga ke masalah beras,” kata Basri dalam rapat kerja di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (8/2/2023).

Senada dengan hal itu, Anggota Komisi B lainnya Achmad Yani mewanti-wanti PT. Food Station Cipinang Jaya untuk terus mengontrol harga beras dari oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Kami dari DPRD berharap agar harga beras itu tidak naik. Jadi benar-benar dikendalikan. Jangan sampai ada penimbunan. Jangan sampai harga dikendalikan oleh mafia seperti yang disinggung Dirut Bulog kemarin,” tambah Achmad.

Direktur Utama PT. Food Station Cipinang Jaya, Pamrihadi Wiraryo menjamin ketersediaan stok beras jelang bulan Ramadhan, untuk harga beras masih terkendali.

“Kalau harga beras di DKI relatif terkendali di angka Rp10.175per kilogram kemarin. Untuk beras jenis IR 64 atau beras medium sudah turun Rp200 dibanding dua minggu lalu Rp 10.375. Kalau kita simak di beberapa daerah malah harganya sudah di atas Rp12.000 sampai Rp13.000. Jadi di Jakarta ini relatif terkendali,” papar Pamrihadi.

Lanjut Pamrihadi, ada 15 ribu ton lebih di gudang pasar induk Cipinang, 6000 ton PT. Food Station , dan 40 ribu ton di gudang Bulog. Saat musim panen tiba, akan bertambah di akhir bulan Februari.

Masalah penimbun beras dengan tudingan mafia didalamnya, Pamrihadi terbuka kepada masyarakat melalui website yang dapat diakses.

“Soal penimbunan beras dan adanya mafia, Food Station bisnisnya adalah gudang. Tempat timbun beras memang tapi penimbunan beras yang memang cadangan untuk masyarakat DKI Jakarta yang kita umumkan di website jadi siapapun bisa akses. Apakah ada mafia? Sepanjang saya jadi Dirut di PT Food Station, saya tidak menemukan adanya mafia,” jelas Pamrihadi.

Diketahui, Rapat Kerja Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta di ruang rapat Komisi B dengan pokok pembahasan, penjelasan RKAP PT. Food Station Cipinang Jaya serta penjelasan stok pangan dan harga beras di DKI Jakarta.