TEROPONGNEWS.COM, MANADO – Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menilai, Rakornas Dukcapil 2023 bertajuk “Digitalisasi Adminduk untuk Kemudahan Layanan Publik dan Pemilu 2024” di Novotel Manado Golf Resort & Convention Center, Kairagi II, Sulawesi Utara, 8-10 Februari 2023, sangat penting diikuti oleh seluruh Kepala Dinas (Kadis) Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ada di Indonesia.
Zudan mengungkap fakta, para Kadis Dukcapil di 514 kabupaten/kota mayoritas terdiri dari para pejabat yang baru dilantik. “Sebanyak 244 Kadis Dukcapil rata-rata baru menjabat kurang dari 2 tahun. Jadi, separuh Kadis Dukcapil diisi oleh pejabat baru yang dilantik saat pandemi Covid-19,” kata Zudan saat memberikan pengantarnya sebelum menyampaikan 7 pesan Mendagri Tito Karnavian pada pembukaan Rakornas Manado, Rabu (8/2/2023) malam.
Zudan yang memasuki tahun ke delapan sebagai Dirjen Dukcapil menyebut dirinya telah berkunjung ke lebih 400 Disdukcapil kabupaten/kota di Indonesia. Makanya ia pun menyimpulkan, para Kadis Dukcapil itu banyak yang belum pernah mengikuti pelatihan atau Bimtek secara mendalam.
Itu sebabnya, 224 kadis baru tersebut perlu disamakan persepsinya, antara lain lewat momentum rakornas ini. “Kalau sudah paham, saya yakin pelayanan adminduk bakal lebih cepat,” tandas Dirjen Zudan Arif Fakrulloh.
Terkait tema ‘Digitalisasi’ dalam pelayanan administrasi kependudukan, sebetulnya sudah dimulai Ditjen Dukcapil sejak 2019 dengan meluncurkan Dukcapil Go Digital. Ditandai pula dengan layanan online 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dan tidak lagi terikat ruang dan waktu, serta penerapan tanda tangan elektronik.
Dukcapil Go Digital menjadi momentum lompatan luar biasa bagi Dukcapil dalam pelayanan adminduk. Berbagai inovasi yang bertujuan membahagiakan masyarakat terus diluncurkan Dukcapil, mulai dari revolusi kertas putih dan cetak mandiri dokumen kependudukan, mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), dan terakhir Identitas Kependudukan Digital.
Bahkan masyarakat saat ini sudah merasakan berbagai perubahan positif dalam pelayanan publik berkaitan dengan kontribusi data Dukcapil. Sebut saja, penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai pengganti NPWP di Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan. Dan, satu lagi, NIK juga digunakan sebagai pengganti identitas peserta program JKN-KIS oleh BPJS Kesehatan.
“Begitu juga, data kependudukan berupa NIK hingga face recognition diakses dan memberikan manfaat untuk ribuan lembaga layanan publik di Indonesia, termasuk KPU dan Bawaslu untuk kepentingan verifikasi dan validasi peserta Pemilu 2024,” ujar Dirjen Zudan Arif Fakrulloh.
Hal ini sejalan dengan arahan Mendagri Tito Karnavian yang selalu mendorong Dukcapil terus memberikan kontribusi untuk pelayanan publik di Indonesia dengan menyediakan data kependudukan sebagai backbone sumber data nasional.
Sementara itu, Sekretaris Ditjen Dukcapil Hani Syopiar Rustam dalam pidato laporannya menyebutkan, Rakornas bertujuan menguatkan komitmen dan menyamakan persepsi jajaran Dukcapil pusat dan daerah untuk mendukung kemudahan pelayanan publik dan penyelenggaraan Pemilu 2024. “Juga untuk mendorong integrasi dan digitalisasi data kependudukan dengan layanan publik lainnya serta meningkatan kualitas layanan adminduk di seluruh Indonesia,” kata Sesditjen Hani.
Hani pun menyebutkan para narasumber terdiri dari Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Dolli Kurnia Tanjung, Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos, Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial KemenPPN/Bappenas Muhammad Colofihani, Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPAN-RB Diah Natalisa, Pakar Kebijakan Publik Agus Pambagio, serta Pejabat Eselon II Ditjen Dukcapil atau pejabat terkait lainnya.
Sejumlah Kepala Dinas Dukcapil, dan Kepala Daerah juga bakal menerima penghargaan kategori “Dukcapil Bisa” dan “Dukcapil Hebat”. Untuk Tokoh Masyarakat dan Pejabat yang berperan aktif dan konsisten mendukung program adminduk juga dianugerahi penghargaan kategori “Dukcapil Selaras” dan “Mitra Dukcapil”.
