TEROPONGNEWS.COM, MERAUKE – Pembentukan pengurus KONI Provinsi Papua Selatan (PPS) berlaku independen sesuai dengan AD/ART KONI. Pemerintah tidak punya kewenangan melakukan intervensi atau penunjukan person dalam menduduki jabatan KONI.
Demikian pesan Pj Gubernur PPS, Apolo Safanpo yang disampaikan Pj Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Selatan, Soleman Jambormias, Jumat (10/2/2023).
“Jadi dalam waktu dekat kita akan rapat koordinasi dengan KONI, Dispora empat kabupaten. Setelah itu kita akan persiapkan Musda untuk pengurus KONI secara independen, terbuka,” ucap Soleman meneruskan pesan Pj Gubernur PPS di Merauke didampingi Kabid Pemuda Dispora Kabupaten Merauke, Daniel Taraneno, Sekertaris Dispora PPS, dan Plh Kabid Olahraga.
Dikatakan, Pj Gubernur PPS berharap pelaksanaan pemilihan harus sesuai dengan tata aturan yang berlaku. Gubernur sekalipun tidak punya kewenangan menunjuk person untuk menduduki jabatan KONI. Pemerintah hanya dan akan memfasilitasi dari sisi penganggaran sampai pelaksanaan Musda, sehingga, siapapun yang terpilih, itu yang didukung.
Ditargetkan sebelum 10 Maret ini, pengurus KONI PPS akan terbentuk. Tujuannya pengurus KONI defenitif akan mendaftar PPS sebagai peserta PON tahun 2024 di Aceh, mengingat Presiden RI sudah memberikan izin untuk DOB harus ikut PON, sehingga pendaftaran sebagai peserta PON akan dilakukan setelah KONI terbentuk.
“Harapannya KONI PPS segera terbentuk, lalu mereka punya tugas mendaftarkan PPS sebagai peserta PON. Entah berapa Cabor yang kita ikuti, itu belum bisa kita tentukan,” sambung Soleman.
