TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap pihak yang wajib melakukan ganti rugi terkait kelanjutan proyek normalisasi Sungai Ciliwung di Jakarta. Dengan berjalannya program ini, nantinya akan ada “penggusuran”, utamanya di area daerah aliran sungai.
Bagi warga di bantaran Sungai Ciliwung yang belum memiliki sertifikat tanah, maka harus berkoordinasi dengan pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pemerintah Provinsi (Pemrov) DKI Jakarta, dan wali kota setempat.
Jokowi menyebut Pemprov DKI Jakarta era Heru Budi Hartono akan bertanggung jawab untuk memproses ganti rugi lahan warga yang tergusur, efek keberlanjutan proyek normalisasi Kali Ciliwung.
“Pembebasan lahan nanti yang akan melakukan adalah Menteri ATR/BPN plus Pj. Gubernur DKI dan tentu saja wali kota. Nanti yang belum ada sertifikatnya langsung akan diproses sertifikatnya oleh Menteri BPN selesai. Ganti rugi oleh DKI, langsung dikerjakan konstruksinya,” kata Presiden Jokowi saat memantau progres normalisasi Ciliwung, disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (21/2/2023).
Jokowi mengeklaim proyek normalisasi Sungai Ciliwung ini dapat menekan sekaligus akan sangat mengurangi banjir di permukiman warga ibu kota.
Sebab, di sisi bersamaan, volume air hujan dari Bogor, Jawa Barat, nantinya juga akan ditahan oleh Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi yang sudah dibangun oleh pemerintah.
Menurut Jokowi, pemerintah juga akan menormalisasi 12 sungai di Jakarta, agar masalah banjir ini dapat diatasi. Namun, konsentrasi utamanya tetap pada normalisasi Sungai Ciliwung.
“Ini akan sangat mengurangi yang namanya banjir. Ini baru Ciliwung, masih ada 12 sungai yang ada di DKI Jakarta yang juga memerlukan normalisasi. Semuanya dimulai, kita akan konsentrasi di Ciliwung,” ujar Jokowi.
Dalam catatan Jokowi, saat ini progres normalisasi Sungai Ciliwung ini tinggal menyisakan 17 kilometer lagi.
Jokowi bilang, pembebasan lahan pun sudah dilakukan di beberapa titik yang terdampak normalisasi Ciliwung. Seperti di Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. Maka itu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah bisa memulai proses konstruksinya.
“Di Pangadegan ini mulai besok juga akan mulai pembayaran untuk pembebasan lahan, hingga nanti titik-titik yang sudah dibebaskan langsung konstruksinya jalan,” tutur Presiden Jokowi.
